FSPMI Sumut Tolak Kenaikan Iuran BPJS

Medan Berita –   Sikap pemerintah rencana menaikan iuran peserta BPJS Kesehatan pada bulan April mendatang menuai protes keras di kalangan buruh Sumut.

Sekretaris Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Sumatera Utara mengatakan, pihaknya akan menggelar aksi besar – besaran dengan mengajak semua elemen buruh, mahasiswa, aktivis sosial serta seluruh masyarakat yang menjadi peserta BPJS Kesehatan.

” Kami FSPMI pastikan akan turun kejalan menolak keras kenaikan iuran BPJS Kesehatan yang merugikan rakyat ini,” ujar Willy kepada Medanberita.co.id saat ditemui di Kantornya Jln. Raya Medan – Tanjung Morawa, Deli Serdang, Sumut, Rabu (16/03/2016).

Willy mengatakan, BPJS Kesehatan adalah Badan Hukum Publik (Wali Amanah) yang dibentuk atas perintah konstitusi. Dengan demikian kata dia, Presiden RI tidak bisa arogan dan semena-mena menaikkan iuran karena ini bukan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Perseroan Terbatas (PT).

” Ingat, BPJS bukan lagi PT Jamsostek dan PT Askes. Sebaiknya pemerintah dalam hal ini belajar lagi tentamg hukum apa itu badan hukum publik/wali amanah, agar Presiden jangan dipermalukan kesekian kalinya,” ketus Willy, yang saat ini juga tercatat sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum di Universitas Pemberdayaan Masyarakat Indonesia (UPMI) Medan.

Seharusnya, kata Willy, Presiden sebelum menaikkan iuran maka wajib menanyakan melalui uji publik (public hearing) kepada pemilik dana amanat yaitu buruh, termasuk peserta BPJS Kesehatan mandiri, pengusaha, dan masyarakat, apalagi BPJS Kesehatan adalah “single payer” atau kepesertaan wajib/monopoli negara.

” BPJS adalah mengelola dana amanat yang kekayaannya semata-mata dari iuran buruh, pengusaha, dan pemerintah melalui Penerima Bantuan Iuran (PBI), jadi tidak bisa seenak-enaknya Presiden langsung menaikkan iuran hanya mendengar dari Direksi dan Menteri Kesehatan, ini jelas sangat keliru,” ungkap Willy lagi.

Willy juga mengatakan, kalau memang tujuannya agar menyelamatkan keuangan BPJS Kesehatan maka solusinya bukan menaikkan iuran, tapi menaikkan anggaran PBI dari kurang lebih 20 Trilyun menjadi Rp 30 Trilyun sesuai janji kampanye Jokowi – JK.

” Pelayanan kesehatan adalah tugas negara bukan memungut iuran seperti ‘Rentenir’ yang menghisap darah rakyat. Mana janji pak Jokowi – JK ?. Kita minta presiden segera mencabut dan membatalkan rencana kenaikan iuran BPJS Kesehatan yang menambah beban rakyat ditengah situasi ekonomi yang sedang lesu saat ini, ” tegas Willy.

Untuk itu, lanjut Willy lagi, pihaknya menyerukan dan mengajak seluruh elemen masyarakat agar dapat bergerak bersama menolak kebijakan yang membebani rakyat ini.

Rencananya aksi ini akan di gelar pada akhir Maret 2016 dengan mendatangi kantor Gubernur Sumut dan Kantor Wilayah BPJS Kesehatan Sumbagut di Medan.

” Dalam waktu dekat kita akan konsolidasikan aksi ini dengan elemen organisasi dan masyarakat lainya. Agar dapat bergerak bersama sampai tuntutan rakyat terpenuhi,” pungkasnya.

(Laporan Dari Tanjung Morawa, MB-14)

Please follow and like us:
0

Comments

comments


Parse error: syntax error, unexpected '<' in /home/medan891/public_html/wp-content/themes/colormag-pro/navigation.php on line 2