Merasa Adanya Ketidakadilan, Ratusan Nelayan Geruduk Kantor Gubsu

Teks Foto : Ratusan Nelayan saat berunjuk rasa didepan Kantor Gubsu pada Kamis (14/04/2016) sekira jam 11.00 WIB. (Saf)

Medan Berita –┬áRatusan nelayan yang tergabung di Kesatuan Nasional Tradisional Indonesia (KNTI) sekabupaten/kota Sumut menggeruduk Kantor Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) untuk menyampaikan aksi damainya pada Kamis (14/04/2016) sekira jam 11.00 WIB.

Maksud dan tujuan mereka adalah untuk menyuarakan ketidakadilan yang selama ini sudah menjadi bagian dari hidup nelayan khususnya Provinsi Sumut.

Orasi yang berapi-api dari koordinator membuat aksi mereka diteriknya mentari, tidak membuat surut para nelayan, ” Kami tidak akan mundur menyuarakan aspirasi kami. Panas dan hujan sudah memang sering kami rasakan,” kata koordinator.

Lanjut Jefri dari Kabupaten Serdang Bedagai menyuarakan agar pemerintah lebih menyentuh kehidupan para nelayan tradisonal yang masih belum sejahtera kehidupannya. Masalah kapal pukat trawl juga diangkat olehnya agar tidak diperbolehkan lagi melaut.

Dari segi pengamanan, kepolisian mengaku menurunkan 155 anggota terhadap aksi ini, ” Sebanyak 155 personil kepolisian dalam pengamanan disini,” ungkap Kompol Ronni Bonic.

Lanjut Kapolsek Medan Baru itu berkata, kondisi masih aman dan untuk arus lalu lintas untuk sementara dialihkan ke Jalan Cut Mutia, ” Masih terkendali, untuk lalu lintas sementara kita alihkan untuk pengendara yang hendak melintas Kantor Gubernur Sumut,” tandas Ronni.

Sementara itu Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu), Zonny Waldi mengatakan bahwa dirinya menyambut baik niat dari nelayan, ” Sebagai Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Pemprovsu menyambut baik niat nelayan ini,” ungkapnya kepada awak media.

Lanjutnya berkata bahwa pemerintah provinsi akan menegakkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan, ” Kita juga akan menegakkan Permen KP nomor 2 tahun 2015, tentang pelarangan penangkapan ikan menggunakan pukat hela atau pukat trawl,” tegasnya.

Kemudian dirinya berharap dukungan masyarakat untuk memperlancar tugasnya.

Atas peraturan itu, Dinas Kelautan dan Perikanan Pemprovsu mengatakan belum pernah melakukan penindakan terhadap penegakan Permen KP nomor 2 tahun 2015. ” Hanya pencegahan yang kami lakukan, penindakan belum,” beber Zonny.

Dirinya pun mengakui adanya penyimpangan dalam penegakan peraturan, ” Dulu itu ada Keppres nomor 39 tahun 1980, tentang pelarangan penangkapan ikan menggunakan pukat trawl. Dalam implementasinya ada penyimpangan-penyimpangan,” ungkapnya.

Terakhir ia meminta para nelayan untuk mengurus Kartu Nelayan. Kartu itu sebagai identitas nelayan dan memudahkan pemerintah dalam memberikan bantuan maupun asuransi nelayan.

(Laporan dari Medan, MB-03)

Please follow and like us:
0

Comments

comments


Parse error: syntax error, unexpected '<' in /home/medan891/public_html/wp-content/themes/colormag-pro/navigation.php on line 2