Buruh Sumut Tolak Tax Amnesty

Teks Foto :  Ketua FSPMI Sumut, Willy Agus Utomo saat memberi keterangan pers di kantornya, Jln. Medan – Tanjung Morawa, KM 13,1, Jumat (22/04/2016). (WAU)

Medan Berita – Terkait adanya rencana Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang mulai membahas Rancangan Undang – Undang (RUU) Tax Amnesty atau disebut pengampunan pajak bagi kalangan pengusaha di Indonesia, hal inipun mendapat respon penolakan tegas dikalangan kaum buruh.

Kalangan buruh dari Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Provinsi Sumatera Utara mengatakan, regulasi pengampunan pajak tersebut membuktikan bahwa Pemerintah dan DPR saat ini jelas pro kepada si kaya dari pada rakyatnya yang miskin.

” Si kaya diampuni pajaknya, sedangkan rakyat miskin dikebiri haknya, ini yang tergambar dalam regulasi tax amnesty ini,” ujar Ketua FSPMI Sumut, Willy Agus Utomo didampingi Sekretarisnya, Tony Rickson Silalahi, kepada Medanberita.co.id di kantornya, Jln. Medan – Tanjung Morawa, KM 13,1, Jumat (22/04/2016) siang.

Untuk itu, kata Willy, pihaknya secara tegas menolak tax amnesty karena menurutnya kebijakan tersebut sangat tidak adil dan tidak bermanfaat bagi rakyat khususnya kalangan buruh sendiri.

” Kita sangat tolak tegas regulasi ini, ketika buruh dikeberi upahnya menjadi murah, orang yang tidak bayar pajak malah diampuni. Ini namnya tidak adil,” ketus Willy.

Willy juga menilai, tax amnesty itu adalah cara licik pemerintah untuk melindungi para pemilik modal, bahkan ia menduga, ini adalah respon pemerintah untuk menutupi bahkan melindungi pengusaha atau pejabat pengemplang pajak yang namanya tercatut pada panama papers.

” Kebijakan tersebut mencederai buruh, karena pengemplang pajak diampuni, kami jadi bertanya-tanya siapa yang meminta ini apakah rakyat atau orang bermasalah di dalam negeri,” kata Willy yang saat ini juga tercatat sebagai mahasiswa semester VI di Fakultas Hukum UPMI Medan.

Jika pemerintah tetap membiarkan hal seperti ini, sambung Willy, FSPMI Sumut mengancam akan melakukan aksi unjuk rasa untuk menolak RUU tax amnesty tersebut, terutama saat perayaan hari buruh pada tanggal 1 Mei 2016 nanti.

” Pada perayaan hari buruh nanti, kita akan gelar aksi besar-besaran, tuntutan kita selain minta dicabutnya PP 78 tahun 2015, naikan upah 2017 sebesar 650 ribu dan tolak kriminalisasi 26 aktivis buruh. Kita juga minta di batalkannya RUU tax amnesty yang melukai hati rakyat miskin.” tegasnya.

(Laporan dari Tanjung Morawa, MB-14)

 

Please follow and like us:
0

Comments

comments


Parse error: syntax error, unexpected '<' in /home/medan891/public_html/wp-content/themes/colormag-pro/navigation.php on line 2