Restoking Ikan Endemik Danau Toba Hasil Pembenihan UPT Kerasaan

Teks Foto : Wapres Didampingi Gubsu Saat Melakukan Penebaran Ikan Endemik di Danau Toba. (Saf)

Parapat, MB – Penebaran tiga jenis ikan endemik Danau Toba, dalam rangkaian acara Musyawarah Masyarakat Adat Batak di Pantai Bebas, Parapat, Kabupaten Simalungun yang dilaksanakan langsung oleh Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla (JK) didampingi Gubernur Sumut, Ir H Tengku Erry Nuradi, MSi, Sabtu (30/07/2016).

Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan (Diskanla) Sumut, Zonni Waldi mengatakan, restoking ikan endemik Danau Toba yang akan ditebar tiap bulan berkisar 100 ribu ekor, hasil dari pembenihan UPT Kerasaan.

“ Alhamdulillah kita sudah berhasil melakukan produksi benih ikan jurung. Hari ini sudah dilepas oleh Bapak Wapres dan Gubernur ke perairan Danau Toba,” sebut Zonni.

Lebih lanjut Jonni mengatakan, dari bibit ikan yang ditebar Wapres dan Gubernur Sumut, 20 ribu bibit diantaranya adalah ikan tawes hasil pembenihan. Sedangkan 5 ribu ikan pora-pora bantuan dari Pangdam I Bukit Barisan.

“ Ketika keramba jaring apung dibatasi, maka restoking harus ditingkatkan. Tujuannya untuk meningkatkan pendapatan masyarakay yang menggantungkan hidup dari mencari ikan di Danau Toba. Produknya nanti bisa diolah oleh industri kecil,” jelas Zonni.

Jonni juga mengatakan, Diskanla Sumut bersama 7 Kabupaten pemilik Danau Toba juga akan melakukan pendataan ulang keramba jaring apung yang ada di Danau Toba.

“ Keramba milik masyarakat, akan dilakukan pemeriksaaan by name dan by adress pemilik keramba perkabupaten serta cakupan luasnya,” tambah Zonni.

Berdasarkan data 2015, Jonni menyatakan, keramba jaring apung milik masyarakat maupun perusahaan perikanan di Danau Toba memproduksi 80 ribu ton ikan pertahun padahal kapasitas daya dukung danau hanya 50 ribu ton pertahun. Dari jumlah produksi tersebut, 51 ribu ton pertahun diproduksi dua perusahaan. Selebihnya 29 ribu ton pertahun hasil produksi keramba jarring apung masyarakat.

“ Produksi yang ada 60% melebih daya dukungnya. Untuk itu akan dilakukan moratorium izin KJA dan zero KJA untuk mendukung Danau Toba sebagai tujuan wisata kelas dunia,” jelas Zonni.

Guna mendukung program Danau Toba Bersih Keramba Jaring Apung, Pemprov Sumut dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) serta pemerintah pusat akan melakukan penataan keramba secara bertahap hingga posisi zero pada tahun 2018.

“ Sebelumnya kita akan melakukan penataan, tentu ada masa transisi, dilakukan secara bertahap. Namun kalau masih ada ruang dan sepeanjang budidaya tidak mencemari, akan diatur zonasi keramba,” tambah Zonni.

Sesuai Perpres 81 tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Danau Toba, budidaya perikanan masih diperbolehkan namun harus dikendalikan zonanya.

Diakui Zonni, pemerintah harus hati-hati dalam penanganan keramba untuk menghindari munculnya konflik sosial.

“ Kalau serta merta dipangkas dikhawatirkan ada konflik sosial, seiring waktu diupayakan petani keramba beralih ke sektor industri yang mendukung pariwisata. Kita juga pikirkan, kalau tutup sekaligus, ada banyak petani pembenih ikan yang kehilangan order. Karena keramba di sekitar Danau Toba benih ikannya berasal dari daerah-daerah sekitar yaitu Medan, Deli Serdang, Serdang Bedagai dan Simalungn dan Tobasa,” kata Zonni.

(Laporan dari Parapat, MB-03)

Please follow and like us:
0

Comments

comments


Parse error: syntax error, unexpected '<' in /home/medan891/public_html/wp-content/themes/colormag-pro/navigation.php on line 2