PP GMKI Audensi dengan Presiden RI di Istana Negara

Teks Foto: Pengurus Pusat GMKI Foto Bersama Presiden RI, Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Senin (31/07/2017). (MB)

 

 

JAKARTA (MB)

Pengurus Pusat Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (PP GMKI) memberikan dukungan terkait sikap pemerintah yang tegas dalam menanam nilai-nilai Pancasila yang telah dilakukan oleh Presiden RI, Joko Widodo.

“ Kami memberikan apresisasi atas langkah dari Pak Presiden yang tegas dalam mengantisipasi gerakan radikalisme dengan membentuk Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP) dan menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) No. 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan,” kata Ketua Umum PP GMKI, Sahat MP Sinurat saat audensi dengan Presiden RI di Istana Negara, Jakarta, Senin (31/07/2017).

Menurutnya, Pemerintah harus segera mengambil langka cepat dalam menangkal paham radikal di Perguruan Tinggi dengan memberikan nilai-nilai kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat.

“ Untuk menyikapi hal tersebut, perguruan tinggi harus mulai membuka ruang bagi organisasi-organisasi yang telah secara tegas berbasis pada Pancasila untuk mendapatkan ruang dalam menanamkan Pancasila, nasionalisme dan semangat berbangsa dan bernegara.

Tidak hanya itu, mahasiswa yang aktif dalam kegiatan organisasi perlu mendapat perhatian dalam hal bantuan biaya studi untuk dapat meningkatkan pengetahuan berbasis keilmuan untuk dapat dibaktikan kepada bangsa dan negara.

Pada kesempatan itu, Sahat MP Sinurat juga mengingatkan agar Presiden segera mengevaluasi Perpres No 51 tahun 2014 tentang Reklamasi Teluk Benoa.

“ Reklamasi Teluk Benoa merupakan produk pemerintahan sebelumnya yang kemudian dilimpahkan kepada pemerintahan saat ini, proses penetapan Reklamasi teluk Benoa yang terjadi tidak transparan dan tidak partisipatif,” sebutnya.

Menurut Sahat, ada beberapa yang perlu evaluasi terhadap penetapan reklamasi Teluk Benoa seperti kerusakan lingkungan, terumbu karang dan ekosistem mangrove menjadi terganggu sehingga perlu mendapat perhatian khusus dari pemerintah saat ini.

” Dapat dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan ini untuk kemudian dapat diambil kebijakan untuk meminimalisir dampak negatif Reklamasi Teluk Benoa,” harapnya.

Hal senada juga diutarakan, Swangro Lumbanbatu selaku Korwil I Sumut-NAD PP GMKI, ia menambahkan, begitu juga pembangunan Sumatera Utara, harus tetap diawasi karena dalam upaya pemerataan pembangunan infrastruktur dan percepatan pelaksanaan proyek strategis untuk memenuhi kebutuhan dasar dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

” Pemerintah menandatangani Perpres No. 58/2017 sebagai revisi Perpres No. 03/2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN). Khusus wilayah Sumut, terdapat penambahan proyek infrastuktur menjadi 17 proyek, antara lain :
1.Pelabuhan Kuala Tanjung
2.Pembangunan Smelter Kuala Tanjung
3.Kawasan Industri Kuala Tanjung
Jalur KA Tebing Tinggi-Pelabuhan Kuala Tanjung (Melalui Kek Sei Mangkei)
4.Jalan Tol Medan-Binjai
5.Jalan Tol Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi
6.Jalan Tol Binjai-Langsa
7.Jalan Tol Rantau Prapat-Kisaran
8.Jalan Tol Tebing Tinggi-Pematang Siantar-Parapat-Tarutung Sibolga
9.Jalan Tol Dumai-Simpang Sigambal-Rantau Prapat
10.Jalan Tol Kisaran-Tebing Tinggi
11.Jalur KA Rantau Prapat-Duri-Pekanbaru
12. Pipa Gas Belawan-Kek Sei Mangkei
13.Sistem Penyediaan Air Minum (Spam)
14.Regional Medan-Binjai-Deli Serdang (Mebidang)
15.KEK Sei Mangkei
16.Bendungan Lau Simeme
17.Infrastruktur Danau Toba

Secara umum pembangunan infrastruktur di Kab. Batubara difokuskan pada pengembangan kawasan Kuala Tanjung, diantaranya Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei yang terintegrasi dengan Pelabuhan Kuala Tanjung.

Pengembangan Pelabuhan Kuala Tanjung yang telah dimulai sejak 2015, pembangunan tahap I meliputi dermaga multi purpose (400 m), trestle (2.7 km), tangki timbun (kapasitas 100.000 kL), container yard (400.000 TEUS/tahun), dan emplasment kereta api jalur KEK Sei Mangkei-Pelabuhan Kuala Tanjung ditargetkan beroperasi kuartal I 2017, serta Rencana pembangunanan Township di Kuala Tanjung pada lahan seluas 506 Ha dengan anggaran investasi sebesar US$ 911 juta,” ucap Swangro.

Dalam pertemuan tersebut, tak luput Swangro memberikan apresiasi kinerja pemerintahan Joko Widodo, khususnya di Provinsi Sumatera Utara.

” Dampak pembangunan infrastruktur sudah bisa dirasakan secara nyata yaitu dengan mulai beroperasinya Tol Medan-Binjai, dan Tol Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi pada Idul Fitri 1438 H, meskipun pembangunan belum selesai 100 persen, sehingga memperlancar arus mudik dan berkurangnya angka kecelakaan serta diiringi stabilitas harga bahan kebutuhan pokok yang sangat stabil dibandingkan dengan pelaksanaan Idul Fitri tahun-tahun sebelumnya.

Namun demikian untuk Provinsi Sumatera sendiri perlu perbaikan dan masukan yang membangun, mengingat masih terlihat dipenjuru sudut kota Medan sendiri, jalan yang rusak sehingga meresahkan warga khususnya daerah Kota Medan, Dairi, Samosir dan Tanah Karo.

Gubernur Sumatera Utara harus tetap mengingatkan dan mengawal pembangunan tersebut. Karena proyek tersebut bukan asal diputuskan dan sinkronisasi dengan daerah untuk rakyat,” pungkas Swangro.

(Laporan dari Jakarta, MB)

Please follow and like us:
0

Comments

comments


Parse error: syntax error, unexpected '<' in /home/medan891/public_html/wp-content/themes/colormag-pro/navigation.php on line 2