Inilah Pernyataan GMKI Soal 38 Anggota DPRDSU Tersangka

Teks Foto: Swangro Lumbanbatu, ST (Koordinator Wilayah I SUMUT-NAD PP GMKI). (MB)

 

 

Medan Berita

Sesuai yang kita ketahui bersama di beberapa media cetak dan online bahwa Keputusan surat Deputi Penindasan KPK Aris Budiman (29/03/2018) yang ditujukan kepada Ketua DPRD Sumut Wagirin Arman bahwa ada 38 orang tersangka baru yang merupakan anggota DPRD Sumut periode 2009-2014 dan periode 2014-2019.

Soal ditetapkan 38 mantan dan anggota DPRD Sumut tersangka baru tindak korupsi dalam kaitan gratifikasi yang dilakukan mantan Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho, KPK masih tebang pilih atau pilih kasih karena masih ada yang belum ditetapkan jadi tersangka,” ungkap Swangro Lumbanbatu, ST selaku Koordinator Wilayah I SUMUT-NAD PP Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI).

Padahal, sebutnya, ada beberapa mantan anggota dewan yang mememulangkan uang bahkan saat ini masih ada yang aktif anggota dewan.

” Jangan sampai kita masyarakat ini meragukan kredibelnya KPK.

Memang langkah ini sangat bagus dan kita apresiasi, bahwa KPK mampu menetapkan 38 orang tersangka. Namun soal tidak ditetapkannya tersangka yang memulangkan uang, itu yang buat kita bingung dan bertanya-tanya.

Apa sebenarnya landasannya tidak buat tersangka, KPK juga harus menyampaikan ke masyarakat umum khususnya Sumut. Apakah ada Undang-undang dalam mengatur ini, kalaupun ada di Pasal berapa?. Tolong KPK menjelaskan itu semua dengan terperinci kepada masyarakat,” harap Swangro.

Dijelaskannya, Aduhot Simamora (Wakil Ketua DPRD Sumut/Fraksi Hanura), Brilian Moktar (FPDIP), Evi Diana Sitorus (mantan anggota Fraksi Golkar yang juga istri Gubsu Erry Nuradi) serta Oloan Simbolon (mantan anggota Partai Bersatu). Keempatnya juga turut menerima gratifikasi dari Gatot dan sudah mengembalikan uang yang diterimanya ke KPK.

” Seperti “Aduhot dan Evi Diana kan sudah jelas mengakui dalam kesaksian mereka di persidangan menerima gratifikasi berupa uang dari Gatot, kenapa kok tidak ditetapkan jadi tersangka oleh KPK.”

Kalaupun jika KPK berniat menetapkan seluruh mantan anggota DPRD Sumut 2009-2014 sebagai tersangka secara bertahap, hal itu belum ada dijelaskan. Seharusnya disampaikan KPK sehingga tidak ada pemikiran bahwa jika telah mengembalikan uang hasil korupsi maka akan bebas dari jerat hukum. Selain itu kepercayaan publik kepada KPK tidak pudar.

Bahkan Aduhot, Evi Diana, Brilian dan Oloan ikut diperiksa oleh penyidik KPK sebagai saksi bersama ke-38 nama yang sudah ditetapkan sebagai tersangka pada 29 Januari hingga 3 Februari lalu di Markas Brimob Polda Sumut. Secara keseluruhan terdapat 46 nama yang diperiksa ketika itu.

Kalau memang bisa begitu enak kali. Semua bisa melakukan korupsi, lalu dikembalikan dan bebas secara hukum. Berarti kita semua bisa korupsi, namun memulangkan uang supaya tidak tersangka.

Kita juga menghimbau semua elemen harus komitmen menjaga sumatera utara dari korupsi,” pungkas Swangro mengakhiri.

(Laporan dari Medan, MB)

Please follow and like us:
0

Comments

comments


Parse error: syntax error, unexpected '<' in /home/medan891/public_html/wp-content/themes/colormag-pro/navigation.php on line 2