PT TUN Gelar Sidang Kasus JR Saragih Cabup Simalungun

Medan Berita – PT TUN menggelar persidangan kasus pencoretan pasangan Calon Bupati Simalungun JR Saragih dan Cawabup Simalungun, Amran Sinaga, yang dilakukan KPU Simalungun. Agenda sidang, untuk mendengarkan pembacaan gugatan yang dibacakan Hinca Panjaitan selaku tim penasehat hukum Cabup Simalungun JR Saragih.

” Mohon yang mulia, agar dalam putusannya memerintahkan KPU untuk memasukan kembali JR Saragih sebagai peserta pilkada Simalungun, dan memberikan waktu kepada partai pendukung untuk mengganti pasangan Cawabup Simalungun,” ucap Hinca dalam persidangan yang berlangsung di ruang utama Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Medan, Jalan Peratun, Percut Sei Tuan, Deli Serdang, Senin (14/12/2015).

Usai mendengarkan pembacaan gugatan, maka majelis hakim menunda persidangan hingga 16 Desember 2015, dengan agenda mendengarkan jawaban tergugat dalam hal ini KPU Sumut dan KPU Simalungun.

Terpisah, Komisioner KPU Sumatera Utara dan KPU Simalungun saat dikonfirmasi langsung meninggalkan PT TUN Medan, usai persidangan digelar.

Untuk persidangan telah dijadwalkan selesai pada 23 Desember 2015, dimana persidangan berlangsung selama 4 tahapan, 16 Desember untuk mendengarkan saksi, 18 Desember, untuk pembuktian, 21 Desember keputusan dan 23 Desember untuk mendengarkan putusan pengadilan.

Sebagaimana diketahui, Selasa (08/12‬/2015) lalu, majelis hakim PTTUN Medan mengabulkan permohonan JR Saragih-Amran Sinaga untuk menunda surat keputusan KPU Simalungun yang telah membatalkan pencalonan pasangan nomor urut 4 itu. Putusan itu berdampak pada penundaan Pilkada Simalungun, bersama 4 daerah lain di Indonesia.
Sebelumnya, Minggu (6/12‬/2015), KPU Simalungun membatalkan pencalonan JR Saragih-Amran Sinaga dari pilkada serentak 9 Desember‬.

Pasangan petahana ini dibatalkan pencalonannya setelah Mahkamah Agung (MA) menyatakan Amran Sinaga terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan atau turut melakukan perbuatan sebagai pejabat yang berwenang menerbitkan izin tidak sesuai dengan tata ruang.

Dalam amar putusan tertanggal 22 September 2014 (bukan 2015 seperti berita sebelumnya), majelis hakim yang diketuai Artidjo Alkostar menjatuhinya hukuman 4 tahun penjara. Saat di pengadilan tingkat pertama Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntutnya dengan hukuman 5 tahun penjara.

Sementara Peraturan KPU No 9 Tahun 2015 Pasal 88 ayat (1) huruf b menyebutkan, pasangan calon terkena sanksi pembatalan jika telah terbukti melakukan kejahatan dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara.

 

(Laporan Dari Medan, MB-1)

Comments

comments

Pos terkait