Pemerintahan Kota Medan, Kota Binjai & Pemkab Deliserdang Ladang Korupsi

Medan Berita – Puluhan mahasiswa mengatasnamakan Koalisi Bersama Mahasiswa & Masyarakat Anti Korupsi Sumatera Utara melakukan demo ke Mapoldasu, Jalan Sisingamangaraja, Rabu (16/12/2015) tadi.

Dalam orasinya, mereka merasa prihatin terhadap penegak hukum diduga ‘tutup mata’ dalam sejumlah kasus korupsi di tiga lokasi Pemerintahan Sumatera Utara ini.

” Kami prihatin terhadap penegak hukum, menduga ‘tutup mata’ dalam sejumlah kasus korupsi, di Pemerintahan Kota Medan, Binjai dan Pemerintahan Kabupaten Deliserdang,” teriak Jalaluddin Marpaung selaku Koordinator bersama pengunjuk rasa menggunakan pengeras suara, Rabu (16/12/2015) tadi.

Jalaluddin mengatakan seperti indikasi korupsi dilakukan Pemerintahan Kota Medan, yakni di Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil & Menengah, pada proyek pengadaan Belanja Jasa Penyelenggaraan Kegiatan Peringatan Hari Koperasi Tingkat Nasional di Kota Medan. Nilai kontrak sebesar Rp 4.635.355.000 bersumber dari APBD 2014.

” Indikasi korupsi di Dinas Pertamanan Kota Medan pada pengadaan Material Time Switch Tahun 2014, dengan total HPS 699.899.000 pemenang CV Mitra Perkasa dengan harga penawaran Rp 682.110.000, pada saat itu KPA/PPK Drs Joni Alim diduga adanya mark-up kelebihan bayar dan indikasi potensi kerugian Negara Rp.161.226.000,” ucapnya sembari mengatakan saat dicek harga satuan setelah di cek tidak sesuai dengan harga pasar.

Lanjutnya, Indikasi korupsi juga diduga terjadi di Kabupaten Deliserdang, di Dinas Kesehatan indikasi korupsi pada Proyek Rehabilitasi Puskesmas Pancurbatu dengan pagu Rp.1.064.000.000 yang bersumber dari APBD TA 2013 dengan pemenang tender CV Nurvasyada dengan nomor kontrak 10/PPK-APBD/DS05/IX/DS/2013 tertanggal 5 September 2013.

” Dari hasil investigasi kami di lapangan menemukan beberapa kejanggalan pada proyek tersebut,” ucapnya.

Selain itu, indikasi korupsi diduga terjadi di Kota Binjai yakni di Dinas PU pada proyek pelaksanaan pengerjaan peningkatan Jalan Umar Baki dengan nilai pagu Rp.4.280.000.000 dan nilai HPS Rp.4.223.100.000 APBD Tahun 2013 yang diduga tidak sesuai dengan spesifikasi.

” Begitu juga dengan dugaan yang dilakukan Kepala Dinas PU Binjai yang mengarah kepada teori konspirasi antara Dinas PU dan rekanan pelaksana pembangunan pasar tradisional, karena proyek diduga sudah dibayar 100 persen tapi pelaksanaannya diduga terbengkalai hingga sekarang dan dikhawatirkan pelaksanaan proyek dianggarkan lagi dalam APBD berikutnya hingga mengarah kepada kerugian negara,” ujarnya.

Untuk itu para mahasiswa mendesak penegak hukum yakni Kapoldasu dan Kejatisu segera menangkap para pelaku korupsi tersebut serta meminta kepada BPKP Sumatera Utara mengaudit kembali laporan keuangan di SKPD yang terindikasi korupsi tersebut.

” Aspirasi pada rekan-rekan akan kita sampaikan kepada pimpinan. Dan jika memang adanya dugaan korupsi disejumlah SKPD tersebut, saya sarankan agar para rekan-rekan membuat laporan resmi, pasti akan kita tindaklanjuti,” ujar Kompol Sinuraya bertugas di Bidang Humas Poldasu, saat menanggapi aksi demo.

Dia pun berjanji, aspirasi mahasiswa dan masyarakat melakukan aksi unjuk rasa akan segera disampaikan kepada Kapoldasu Irjen Pol Ngadino.

” Saya sarankan para pengunjuk rasa segera membuat laporan resmi ke Poldasu dengan membawa bukti-buktinya,” saranya.

 

(Laporan Dari Poldasu, MB-1)

Comments

comments

Pos terkait