Laporan H.Anif, Pengamat Hukum Minta Polisi Usut Pelaku Utama

 

Medan Berita – Terkait atas laporan H.Anif terhadap DS dalam kasus pencemaran nama baik, sampai saat ini Subdit II Cyber Crime Ditreskrimsus Poldasu masih menunggu keterangan saksi ahli dari Dinas Kominfo dan Dewan Pers.

Berdasarkan keterangan saksi ahli tersebut, nasib DS yang diketahui menjabat Ketua KNPI Sumut melalui media sosial akan diketahui apakah dapat ditetapkan sebagai tersangka atau tidak.

Menurut tanggapan Pengamat hukum Afrizon Alwi, SH.MH ketika dihubungi wartawan via telephon seluler, Rabu (06/01/2016) menanggapi, bahwa terlapor DS dapat dijerat dengan UU ITE jika memiliki maksud-maksud tertentu karena menyebarkan pemberitaan H.Anif yang dianggap sepihak dan dikutip dari media online.

” Jika ada maksud-maksud tertentu, dirinya menshare pemberitaan tersebut kepada orang lain, dapat dijerat dan dijadikan tersangka, yang artinya terlapor turut bekerjasama dengan pelaku utamanya melakukan pencemaran nama baik. Nah ini harus didalami penyidik lagi dan harus diketahui unsur-unsur terlapor melakukan penyebaran berita yang diambilnya dari media online,” ujarnya.

Masih dikatakannya, menanggapi hasil pemeriksaan Poldasu, bahwa DS mengaku hanya menshare pemberitaan dan tidak menulis isi berita tersebut, maka Afrizon menyebut terlapor hanya sebagai peran pembantu pelaku tindak kejahatan.

” Kalau dicermati lagi, bahwa terlapor ini hanya peran pembantu dalam kasus tersebut, dan pihak kepolisian harus mengungkap pelaku utamanya yang membuat pemberitaan secara sepihak. Contohnya seperti kasus pembunuhan, ada yang membantu pelaku utama memberikan senjatanya untuk melakukan pembunuhan, disini yang membantu tersebut pasti dijerat, oleh karena itu polisi harus dapat mengumpulkan sejumlah barang bukti dan keterangan saksi terlebih dahulu untuk merampungkan kasus ini,” ucap Afrizon.

Ditambahkannya lagi, bahwa yang dilakukan penyidik saat ini dinilai sudah tepat dan tidak gegabah dalam mengambil keputusan.

” Sudah pas itu prosedurnya, kalau saksi ahli harus dimintai keterangannya, dari keterangan saksi ahli ini penyidik nanti dapat berkesimpulan apakah kasus ini memang memenuhi unsur pidananya atau tidak,” jelasnya.

Sementara diketahui sampai saat ini Subdit II Cyber Crime belum berencana memanggil ulang terlapor DS karena masih menunggu keterangan saksi Ahli dari Dinas Kominfo dan Dewan Pers.

” Kita akan memintai keterangan dari saksi ahli dari Dewan Pers dan Dinas Kominfo Sumut terlebih dahulu,” kata Kabid Humas Polda Sumut Kombes Helfi Assegaf dan dirinya menyebut Berdasarkan laporan yang sudah dibuat, penyidik menerapkan Undang-undang (UU) Informasi dan Teknologi Elektronik (ITE), yakni Pasal 27 ayat 3 jo pasal 45 ayat 1 UU No.11 tahun 2008.

(Laporan Dari Poldasu, MB-1)

Comments

comments

Pos terkait