Medan Berita – Demi kesejahteraan dan kepentingan masyarakat Sumatera Utara, pertemuan Plt Gubernur Sumatera Utara H Tengku Ery Nuradi dengan 13 Investor asal Tiongkok di Hotel Grand Aston, pada Rabu (13/01/2016) kemarin harus bersikap transparan.
Pasalnya, sebagai Plt Gubernur Sumatera Utara, Tengku Ery Nuradi hanya bisa memberikan rekomendasi. Karena untuk investasi dan penanaman modal harus melewati proses dari Badan Penanaman Modal dan Investasi.
Oleh karena itu yang menjadi bahan pertanyaan, apakah pertemuan dengan ke 13 Investor asal Tiongkok tersebut sudah mendapat rekomendasi dari Badan dan Permodalan Investasi.
Belum lama ini Plt Gubernur melakukan pertemuan di Hotel Grand Aston, yang membahas tentang kerjasama ekonomi dan mendiskusikan peluang kedepan tersebut dihadiri oleh Konsulat Jenderal (Konjen) Tiongkok untuk Medan, Zhou Hingga, Plt Gubernur Sumatera Utara, H Tengku Ery Nuradi, Bupati Deliserdang Ashari Tambunan. dan beberapa SKPD dilingkungan Pemprovsu.
Termasuk para Investor dari perwakilan Cina Harbour Engineering Co Ltd (Proyek Jalan Tol Medan-Kualanamu), Shanghai Electric Power Contruction Co Ltd (Pembangkit listrik 2×150 MW di KIM), Guangdong Power Engineering (Pembangkit listrik Pangkalan Susu tahap I, 2×150 MW), China Hydro Power Internasional Engineering Co Ltd (Pembangkit listrik Pangkalan Susu tahap II, 2×150 MW), China Huadian Corporation (PLTA Asahan 2×150 MW),
New Hope Group (Medan Feed Plant) dan Petro AP (Proyek pengembangan Telekomunikasi dan Jaringan Sumatera).
Menyikapi hal tersebut, Direktur Sumut Institute, Osriel Limbong kepada medanberita.co.id, Senin (18/01/2016) mengatakan, dengan hadirnya para Investor asal Tiongkok, Plt Gubernur Sumatera Utara H Tengku Ery Nuradi jangan hanya memikirkan dan melihat dari segi bisnisnya saja. Setidaknya ke 13 Investor tersebut yang sejatinya akan melakukan kerajasama ekonomi dengan Pemerintah/Kabupaten tersebut harus memberikan nilai tentang sumber ketenagakerjaan.
Mengapa demikian, masyarakat berharap setiap Investor yang masuk dapat memberikan peluang dan penyerapan tenaga kerja. Karena pada umumnya banyak Ijin yang diberikan tanpa melihat aspek kesejahteraan bagi masyarakat sekitarnya.
” Jangan hanya melihat dari segi bisnisnya saja, tapi harus diperhatikan aspek ketenagakerjaan kerjaan bagi masyarakat sekitar. Jangan setelah Ijin diberikan, masyarakat ditinggalkan,” tegas Osriel.
Sebagai Aktifis’98, Osriel merasa keheranan atas pembangunan pembangkit listrik sebesar 2x150MW tersebut harus melalui Investor Tiongkok. Seharusnyakan pemerintah bisa mendorong Badan usaha Milik Daerah (BUMD) yang menjadi Investor pembangkit listrik tersebut.
” Kita khawatirkan, pertemuan dengan para Investor itu dijadikan ajang bisnis. Kalau cuma hanya 2x150MW , kenapa pemerintah tidak mendorong BUMD sebagai investor pembangkit listriknya, mengapa harus Investor dari luar, ” tandas Osriel.
(Laporan Dari Medan, MB-17)
