KPK Harus Selidiki Selisih Kendaraan Dispendasu

example banner

Medan Berita – Tidak seragamnya jumlah kendaraan yang dikeluarkan oleh Dinas Pendapatan Sumatera Utara (Dispendasu) dengan Direktorat Lalu Lintas Poldasu dan PT Jasa Raharja pada saat menggelar rapat dengan Komisi C DPRDSU beberapa waktu yang lalu masih disoal oleh beberapa elemen masyarakat. Dari keterangan yang dihimpun pada Senin (14/03/2016) sekira jam 11.00 WIB, kini Dispendasu diberi waktu hingga tiga hari kerja untuk memvalidkan data.

Menurut keterangan Rurita dari Fitra mengatakan hal ketidakseragaman disebabkan.

” Ketidaksingkronan data Ditlantas, Jasa Raharja dan Dispendasu kenapa terjadi,” ucapnya diawal.

Ia pun berharap anggota dewan melalui Komisi C dapat ‘mengejar’ hal itu.

Seperti yang diketahui, adanya selisih jumlah kendaraan hampir 300 ribu yang disampaikan oleh Dispendasu. Pengurangan jumlah diatas berbeda dengan Ditlantas Poldasu dan PT Jasa Raharja. Yang ditakutkan akan ‘digelapkannya’ pajak kendaraan sejumlah hampir 300 ribu kendaraan.

Anggota DPRDSU dari Komisi C, Sutrisno Pangaribuan mengatakan sudah menindaklanjuti penemuan selisih kendaraan dengan melakukan inspeksi mendadak ke Dispendasu.

” Kami sudah kesana sidak, kami beri waktu tiga hari untuk menyeragamkan data. Hari rabu nanti kita panggil lagi,” ungkap anggota Fraksi PDI-P tersebut.

Komisi Pemberantasan Korupsi diminta turun untuk melakukan penyelelidikan tentang temuan ini, hal itu dikemukakan oleh Alpi Sahari, salah seorang pengamat hukum.

” KPK diminta turun melakukan penyelidikan,” ungkapnya kepada awak media.

Lanjutnya berkata hal ini diduga berasal dari tidak adanya transparansi pemerintah. Pendaftaran kendaraan bermotor diawali dari Ditlantas lalu untuk asuransinya kepada Jasa Raharja. Namun yang mengutip pajak adalah Dispendasu.

” Dispendasu harus menjelaskan kenapa ada selisih sebanyak 300 ribu kendaraan,” ucapnya bertanya.

Kemudian dikatakannya jumlah 300 ribu itu adalah irrasional jika dikatakan tidak dikutip pajaknya.

” Itu jumlah yang signifikan, dan irrasional jika itu tidak dikutip pajaknya,” tegas Alpi.

Penyelidikan pun diharapkan terlaksana atas perbedaan jumlah kendaraan ini.

” Karena hal ini berpotensi bocornya PAD (Pendapatan Asli Daerah), efeknya ke masyarakat,” ucap dosen pasca sarjana itu.

Ia berharap setelah tiga hari DPRD SU mendapat jawaban resmi dari Dispendasu juga menelusuri jumlah dana penerimaan pajak dari kendaraan.

” Masyarakat harus mendesak anggota dewan setelah menerima jawaban resmi dari Dispendasu harus menelusuri jumlah dana penerimaan pajak kendaraan,” tandas lulusan strata 3 Unpad tersebut.

(Laporan Dari DPRDSU, MB-03)

Loading...

Comments

comments

Pos terkait