Kenaikan BPJS Kesehatan Hendaknya Ditunda Dulu

example banner

                                        Teks Foto : Anggota DPRDSU, Ahmadan Harahap. (Saf)

Medan Berita – Pemerintah yang mengeluarkan kebijakan melalui Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan. Salah satu perubahan tersebut adalah penyesuaian iuran peserta BPJS Kesehatan, ditanggapi oleh anggota DPRDSU, Ahmadan Harahap. Dalam keterangannya pada Jumat (18/03/2016) sekira jam 15.00 WIB, di Gedung DPRDSU bahwa hal itu hendaknya ditunda dahulu.

Iuran Jaminan Kesehatan Peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan serta penduduk yang didaftarkan pemerintah daerah naik menjadi Rp 23.000 perbulan dari Rp 19.225 perbulan.

Klas III menjadi Rp 30.000 dari sebelumnya Rp 25.500 perbulan, klas II menjadi Rp 51.000 dari sebelumnya Rp 42.500 perbulan, dan kelas I menjadi Rp 80.000 dari sebelumnya Rp 59.500 perbulan. Semua kenaikan besaran iuran tersebut berlaku mulai 1 April 2016.

Menurut keterangan dari anggota Fraksi Persatuan Keadilan Bangsa DPRDSU ini bahwa sebaiknya kenaikan ditunda terlebih dahulu dikarenakan masyarakat masih susah ekonominya.

” Sebaiknya ditunda dulu karena masih banyak masyarakat yang susah secara perekonomian,” ungkap Ahmadan.

Lanjutnya berkata, untuk menyesuaikan hal itu tentunya pemerintah harus melakukan beberapa tes dengan indikator tertentu.

” Untuk penyesuaian harus dilakukan beberapa tes dengan indikator tentunya,” terangnya.

Disisi lain peningkatan pelayanan dari BPJS Kesehatan juga disinggung oleh politisi PPP (Partai Persatuan Pembangunan) ini.

” Pelayanan juga ditingkatkan BPJS Kesehatan,” ucapnya seraya menambahkan dirinya menolak kenaikan ini.

(Laporan Dari Medan, MB-03)

Loading...

Comments

comments

Pos terkait