‪Proses Rekruitment Pendamping Desa Amburadul‬

example banner

Teks Foto : Rapat Komisi E DPRDSU, Senin (21/03/2016)‬. (Saf) 

Medan Berita – Rapat kerja Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Sumatera Utara (SU) bersama Badan Pemerintahan Desa (Bapemmas), Pemerintahan Desa (Pemdes) Provinsi Sumatera Utara (Provsu) dan juga Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provsu kembali tak berjalan sesuai waktu yang ditentukan, Senin (21/03/2016)‬ sekira jam 15.00 WIB.

‪Rapat yang seharusnya dimulai jam 14.00 WIB belum dapat dimulai dikarenakan menunggu Kabid Pemdes yang belum tampak hadir diruangan rapat lantai II Komisi E DPRDSU.‬

‪Tepat jam 14.45 WIB rapat pun dibuka Ketua Komisi E, Samsul Qodri dengan mempertanyakan kehadiran korban pelapor yang merasa dirugikan dengan sistem penerimaan pendamping desa.‬

‪Namun keberadaan pelapor tidak dapat hadir dalam rapat tersebut. Kendati demikian rapat tetap berjalan untuk mempertanyakan sistem penerimaan pendamping desa yang diduga syarat dengan permainan.‬

‪Dalam rapat kerja tersebut, Kaban Bapemmas, Amran Utheh sempat berdalih dengan mengatakan bahwa dalam penerimaan pendamping dana desa yang berperan secara keseluruhan adalah pemerintah pusat.‬

‪” Jadi yang berperan dalam penerimaan pendamping desa adalah pemerintah pusat sedangkan kita hanya menerima berkas pelamar yang mengirimkan kepada kita,” dalihnya.‬

‪Lanjutnya, wewenang Provinsi Sumut hanya menerima berkas non online dan dijadikan data long list dan selanjutnya data dikirimkan ke pusat dijadikan short list.‬

‪Mendengar penjelasan tersebut seluruh anggota DPRDSU pun tampak bingung dan mencecar Amran dengan pertanyaan.‬

‪Akhirnya, Ketua Rapat Komisi E, Samsul Qodri meminta agar pihak Pemdes kembali melengkapi data penempatan PLD, meminta informasi yang valid kepada Kemendes, rekruitmen harus berbasis keahlian teknik sipil, dan data per kabupaten dana desa tahun 2015.

(Laporan Dari DPRDSU, MB-03)

Loading...

Comments

comments

Pos terkait