Kurang Anggaran, Dispora Pemprovsu Ajukan Ranperda

example banner

Teks Foto : Komisi E DPRDSU Gelar RDP dengan Dispora dan Koni Sumut di Ruang Komisi E, Senin (28/03/2016). (Saf)

Medan Berita – Rapat dengar pendapat (RDP) yang diadakan pada Senin (28/03/2016) sekira jam 14.00 WIB, di ruang Komisi E, Gedung DPRSU antara anggota dewan dengan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Pemprovsu beserta Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) mengenai rancangan peraturan daerah tentang olahraga.

Rapat dibuka oleh Ketua Komisi E, Syamsul Qodri didampingi Sekretaris Komisi E, Syamsul Bahri Batubara dan anggota komisi. Bahan rancangan berbentuk fotocopy dibagikan kepada seluruh dewan yang hadir.

Rinawati Sianturi yang menerima bundel itu sempat mengajukan protes kepada pengaju, ” Kita tidak terlepas dari aturan. Ini bentuk yang kami terima sudah seperti konsep Ranperda, padahal ini masih kita bahas,” ucap politisi ini.

Lalu pimpinan rapat melanjutkan dengan mempersilahkan dari dinas terkait beserta KONI untuk melakukan penjabaran.

Sekdispora, Sakir mengatakan bahwa Kepala Dinas sedang mengikuti sidang sebagai saksi di pengadilan, ” Hari ini Kepala Dinas sedang mengikuti sidang sebagai saksi di pengadilan,” ucapnya diawal.

Kemudian dalam paparannya bahwa dirinya mengakui kekurangan APBD untuk olahraga, sehingga ke depannya agar CSR untuk keolahragaan dapat masuk kedalam ranperda.

Perwakilan KONI melalui Jhon Ismadi Lubis, selaku pelaksana harian Ketua KONI Sumut mengaku dari anggaran dari Rp 40 miliar yang terealisasi hanya Rp 15 miliar.

Lanjutnya berkata sebanyak 41 orang belum mendapatkan reward dari PON di Kaltim dan Riau.

Janter Sirait yang mendapat kesempatan berbicara kesal terhadap dokumen yang baru hari ini dimasukkan ke DPRD Sumut, ” Kenapa baru hari ini yang dimasukkan berkasnya, jadi kami belum bisa mempelajarinya,” kata Janter Sirait.

Kemudian untuk pemerintah agar jika membahas ranperda jangan mengutus Eselon 3 atau Eselon 4, ” Yang hadir disini Eselon 3 atau Eselon 4, makanya kualitas perdapun nomor 3 bahkan nomor 4,” tambah politisi Partai Golkar tersebut.

Politisi Partai Gerindra, Eveready, bertanya apa reward kepada seorang atlet berprestasi, ” Apa reward kepada atlet berprestasi ?” tanya Eveready tegas. Dan dijawab untuk peraih emas di Asean Games mendapat Rp 400 juta, dan PON Rp 150 juta, kata Sakir.

Syahrial Tambunan, mengaku khawatir dengan kehadiran perda ini akan diambil keuntungan oleh pihak tertentu karena disalahgunakan. Dan mengatakan bahwa keuangan Pemprovsu dalam 2 tahun ini sangat amburadul.

Tanggapan dari Sakir juga terlontar bahwa hal ini sangat dibutuhkan untuk peningkatan prestasi atlet.

(Laporan dari Gedung DRDSU, MB-03)

Loading...

Comments

comments

Pos terkait