PT KIM Persero Benahi PKB

example banner

Teks Foto : DPRDSU Gelar RDP Dengan Karyawan PT KIM di Ruang Komisi E, Rabu (06/04/2016). (Saf)

Medan Berita – Kendati hanya dihadiri 4 orang anggota DPRDSU Komisi E, permasalahan pembayaran dana pensiunan karyawan PT Kawasan Industri Medan (PT KIM) Persero, Manaek Sitompul (56) dan Ganda Asmara (56) tetap dibahas dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara (DPRDSU) yang digelar Rabu (06/04/2016) sekira jam 15.00 WIB, di ruangan Komisi E DPRDSU.

Dalam laporannya pada Komisi E, Ganda Asmara yang telah pensiun mulai bulan September 2015 dan Manaek Sitompul yang telah pensiun sejak Mei 2015 mengatakan bahwa mereka telah bekerja sejak Oktober 1988 tetapi belum menerima hak-hak mereka setelah pensiun dari PT KIM Persero Medan.

” Kami berdua belum menerima hak-hak kami setelah pensiun dari PT KIM Persero Medan yaitu pesangon, asuransi dan jaminan hari tua kami,” ujar Manaek Sitompul dalam pengakuannnya kepada Komisi E DPRDSU.

Namun pengakuan tersebut dibantah oleh Direktur PT KIM Persero, Dali Muliana yang mengatakan.

” Bahwa PT KIM Persero bukan tidak mau membayar melainkan mereka (Ganda Asmara dan Manek Sitompul) tidak mau menerima dana pensiunan mereka,” ucapnya.

Lanjutnya, sebelum dirinya menjabat sebagai Direktur Keuangan saat sekarang ini, Dirkeu yang lama Raden Ruliadi telah menyanggupi sesuai UU Tenaga Kerja No. 13 tetapi sebatas pesangon senilai Rp. 101 juta untuk Manaek Sitompul dan 78 juta untuk Ganda Asmara dan sisanya yang merupakan jaminan hari tua menunggu proses PKB (Perjanjian Kerja Bersama) selesai.

Ditambahkannya, masalahnya sekarang mulai tahun 2010 PKB di PT KIM Persero tidak aktif lagi sehingga menunggu penyelesaian PKB yang baru selesai maka semuanya bisa diserahkan kepada pegawai yang pensiun.
Perwakilan Dinas Tenaga Tenaga Kerja Provinsi, Pardomuan Siregar SE kemudian membenarkan tindakan yang dilakukan oleh PT KIM Persero.

” UU tenaga kerja Pasal 167 tahun 2013 maka yang dilakukansudah pas.Karena mereka pensiun penuh maka hitungan itu sudah sesuai yang diberikan PT KIM. Masalah pembayaran asuransi Jiwasraya hak pensiun itu harus menunggu PKB selesai,” ujar Pardomuan.

Mendengar penjelasan tersebut, Janter Sirait SE dari Fraksi Golkar dengan tegas langsung memotong penjelasan Direktur Keuangan (Dirkeu) Dali Muliana yang bersikap seolah-olah melakukan pembiaran masalah tersebut.

” Bila PKB tidak selesai-selesai lalu berdasarkan apa PT KIM akan membayar hak-hak pegawai yang belum pensiun dan bagaimana besaran nilai yang akan mereka terima, kan aneh sudah 5 tahun PKB tidak aktif tetapi PT KIM seolah membiarkan saja, ada apa ini?,” tanya Janter.

Efendi Panjaitan dari Fraksi PDIP juga mempertanyakan menambahkan lalu dimana tugas pemerintah melalui Disnakertrans Provsu mengapa tidak langsung menyelesaikan masalah PKB?.

” Jadi kita minta rapat ini ditunda dulu dan rapat selanjutnya kita minta agar SPI dihadirkan, dan juga PKB yang lama agar dibawa serta pihak asuransi dari Jiwasraya dihadirkan dalam rapat selanjutnya,” sebutnya.

Efendi juga menyarankan kepada PT KIM agar PKB jangan dipolitisir untuk memperkecil takehome pay yang nantinya akan memperkecil asuransinya.

” Ya bisa jadi ini hanya modus, untuk memperkecil kewajiban perusahaan dan itu sama dengan perampokan hak-hak karyawan,” ujar Efendi Panjaitan.

Sebelum menutup rapat, Syamsul Qodri dari Fraksi PKS memberikan saran kepada mantan pegawai KIM yang telah pensiun dan juga Disnakertran serta PT KIM Persero.

” Kami menyarankan pesangon diterima dan asuransinya menunggu PKB selesai dan jangan takut, kami akan tetap dampingi Bapak-Bapak untuk mendapatkan sisanya. Kepada dinas, lakukan monitoring kepada semua perusahaan terutama PT KIM dan harus didorong dengan serikat pekerjanya untuk menyiapkan PKBnya. Dan jangan diam saja karena kami selaku wakil rakyat akan mengawasi hak-hak yang wajib diterima rakyat, jadi jangan rakyat diterlantarkan,” ujar Ketua Komisi E tersebut.

(Laporan dari Gedung DPRDSU, MB-03)

Loading...

Comments

comments

Pos terkait