Masalah Biaya Sewa Tanah Satu Tempat Dua Harga, AP2GB Protes

example banner

Teks Foto : Komisi B DPRD Sumut gelar rapat di Aula Utama Gedung DPRD Sumut, Rabu (13/04/2016) sekira jam 10.15 WIB. (Saf)

Medan Berita – Terkait masalah biaya penyewaan tanah yang dilakukan oleh Perum (Perusahaan Umum) Perikanan Indonesia Cabang Belawan dan Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan (PPSB) terhadap pengusaha perikanan yang tergabung didalam Asosiasi Pengusaha Perikanan Gabion Belawan (AP2GB) Medan terungkap perbedaan harga sewa pada rapat dengar pendapat Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumut, Rabu (13/04/2016) sekira jam 10.15 WIB, Aula Utama Gedung DPRD Sumut.

Rapat yang dibuka oleh Ketua Komisi B, Sopar Siburian dan Sekretaris Komisi B, Aripay Tambunan. Kesempatan pertama diberikan kepada Asosiasi Pengusaha Perikanan Gabion Belawan (AP2GB) Medan melalui ketuanya RB Sihombing, dikatakannya bahwa awalnya tempat yang dimaksud terletak di Gudang Kurnia, Kampung Arang dan sekarang terletak di Gabion Belawan.

Ia selaku ketua perkumpulan menyesalkan sikap dari Perum Perindo (Perikanan Indonesia) yang tidak berpedoman pada harga sewa tanah yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah nomor 75 tahun 2015, ” Ada dualisme harga, yang satu dari Perum Perindo dan satu lagi dari PPSB. Perum (Perindo) berpatokan pada PP nomor 9 tahun 2013 sementara itu PPSB menggunakan PP nomor 75 tahun 2015,” ungkap Sihombing.

Lanjutnya ia mamaparkan bagaimana mungkin disuatu wilayah yang sama terdapat dua harga yang berbeda. ” Hal ini bisa berdampak buruk dalam berkompetisi sesama pengusaha,” tandasnya bicara.

Hal yang terkuak dalam rapat bahwa terdapat 54 hektare luas tanah di Gabion Belawan yang sebelumnya diperuntukkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan RI. Dalam perkembangannya bagian ini dipecah menjadi dua bagian, yang pertama seluas 29 hektare dikuasai oleh Perum Perindo dan 25 hektare dikuasai oleh PPSB.

Perum Perindo sendiri menetapkan harga Rp 32 ribu/meter bujur sangkar untuk setahun. Pihak PPSB sendiri memberikan harga Rp 5500/meter bujur sangkar dalam setahun.

Bahkan salah seorang pengusaha, Gultom mengatakan bahwa Perum Perindo telah mengintimidasi pengusaha dengan cara akan memberikan tempat usaha yang tidak taat kepada orang lain yang baru.

Kesempatan bicara diberikan kepada Diki Hertanto, selaku kepala cabang, yang mengatakan bahwa harga tersebut sudah dibawah dari penilaian yang diberikan oleh pemerintah pusat, ” Harga yang kami terima dari penilaian pemerintah pusat adalah sebesar Rp 72 ribu/meter persegi dalam setahun. Dan penetapan Rp 32 ribu/meter persegi dalam setahun itu sudah persetujuan Menteri Keuangan,” ungkapnya dihadapan peserta rapat.

Lalu giliran Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan (PPSB) melalui Mangasi Siagian, mengatakan bahwa secara otoritas PPSB adalah koordinator tunggal di Belawan, ” Ibaratnya pasir bergerak di Belawan pun harus seizin kami,” ujarnya dalam rapat.

Ia pun menyampaikan kekecewaan yang dialamatkan kepada Pemprovsu yang menyakatan, ” Belum ada sentuhan kepada pelabuhan Belawan oleh Pemprovsu,” ungkapnya. Terakhir dalam pernyataannya bahwa harga yang diberikan PPSB sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Anggota legeslatif yang berkata pertama sekali setelah paparan dari permasalahan itu adalah Jantoguh Damanik yang meminta anggota dewan untuk turun langsung ke lapangan. Usulan itu disetujui oleh anggota pembicara selanjutnya, Bustami.

Akhirnya rapat diskors hingga anggota dewan turun ke lapangan dan mengetahui pasti duduk permasalahannya kemudian akan dilanjutkan dengan rapat selanjutnya.

(Laporan dari Gedung DPRDSU, MB-03)

Loading...

Comments

comments

Pos terkait