Oknum PNS Pemprovsu Larang Wartawan Meliput Kegiatan KPK

example banner

Teks Foto : Wartawan mengabadikan poto diluar ruangan Aula Martabe pada Kamis (14/04/2016) sekira jam 09.00 WIB. (Saf)

Medan Berita – Walau menggunakan uang rakyat dalam penggunaan biaya acara yang diadakan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) atas permintaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Aula Martabe Kantor Gubernur Sumut yang terletak di Jln. Diponegoro, Medan pada Kamis (14/04/2016) sekira jam 09.00 WIB, pihak pengamanan yang berada di depan pintu Aula Martabe tidak mengizinkan awak media melakukan peliputan.

Merasa hak peliputannya dilarang, Ilham salah seorang awak media berontak melawan dan menanyakan mengapa tidak diperbolehkan untuk memasuki Aula Martabe dan dijawab oleh A Azis Batubara, ” Gak boleh masuk kalo gak ada undangan,” ucap oknum Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemprovsu tersebut.

Lalu dengan lembut pun Ilham menyatakan bahwa dirinya adalah salah seorang wartawan yang terdaftar di Biro Umum Pemprovsu, ” Saya terdaftar di Biro Umum, kenapa saya tidak boleh masuk,” ucapnya kepada oknum PNS yang melarang itu. ” Saya punya daftarnya, nama media anda tidak terdaftar disini. Tetap tidak bisa masuk,” ucapnya pongah.

Dalam daftar yang sekilas dilihat awak media, memang hanya sekitar belasan nama media yang tertulis disecarik kertas itu. Sudah jelas diskriminasi terhadap awak media, terlebih lagi diketahui bahwa penggunaan dana acara adalah uang rakyat. Seharusnya, rakyat juga berhak tahu tentang penggunaan uang mereka.

Alhasil, awak media tetap sabar menunggu di depan pintu Aula Martabe hingga satu jam berlalu. Dari penantian itu, perkataan tidak pantas juga dikeluarkan oleh A Azis Batubara yang mengatakan agar Ilham untuk turun ke lantai bawah dan jam 12.00 WIB kembali lagi, ” Turun aja dulu bang, banyak kok orang media yang gak bisa masuk di bawah. Nanti jam 12 baru ada konferensi pers,” tegasnya.

Mental oknum birokrat yang tidak terpuji itu sangat mencederai semangat Revolusi Mental yang selalu diyel-yelkan oleh Pemerintahan Jokowi – JK. Selain itu, pengetahuan oknum PNS penghambat kejurnalistikan itu tidak mengetahui jelas Undang-undang nomor 40 tahun 1999 tentang Pers. Padahal di era transparansi dan keterbukaan informasi, oknum seperti A Azis Batubara yang bisa menjadi batu sandungan terhadap peningkatan transparansi dan keterbukaan informasi.

Ilham pun mencoba menghubungi langsung Biro Hubungan Masyarakat (Humas) KPK, Priharsa Nugraha. Dalam komunikasi yang terjadi, Priharsa meminta kepada A Azis Batubara untuk memasukkan Ilham, ” Permisi Pak, boleh Bapak (Ilham) masuk ?” ucapnya meminta. Dan dijawab, ” Tidak boleh Pak, Bapak (Ilham) ini tidak ada undangan,” singkat A Azis Batubara.

Singkatnya, hingga penantian berjam-jam lamanya akhirnya begitu mengetahui bahwa yang meminta masuk adalah perwakilan dari KPK, A Azis Batubara mengizinkan Ilham masuk pada jam 11.15 WIB.

Menanggapi permasalahan diatas, anggota DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) Sumut, Burhanuddin Siregar mengatakan kecewa dengan sikap oknum PNS tersebut, ” Kecewa kita mendengarnya, seharusnya dia (oknum PNS) baca Undang-undang Pers,” ungkap anggota Komisi A yang membidangi pemerintahan seraya menambah harapannya kedepan, tidak adalagi persoalan ini dimassa depan.

(Laporan dari Medan, MB-03)

Loading...

Comments

comments

Pos terkait