Puluhan Tahun Rakyat Tempati Tanah PT. KAI Akhirnya Diusir Paksa

example banner

Teks Foto : Suasana Rapat di Komisi D DPRD Sumut, Rabu (20/04/2016) sekira pukul 10.00 WIB. (Saf)

Medan Berita – Ketua Komisi D dari Fraksi Golkar, Muchrid Nasution meminta agar PT. KAI Divre I Sumut dalam melakukan pengusiran terhadap masyarakat yang menempati tanah PT. KAI selama puluhan tahun harus menggunakan moral.

Hal tersebut dikatakannya berdasarkan banyaknya laporan dari masyarakat yang memiliki tempat tinggal di seputaran pinggiran rel kereta api (KA) di Sumatera Utara (Sumut).

” Kalian (PT. KAI) ini sepertinya sepele dengan DPRD Sumut ini, jawaban-jawaban yang kalian berikan kepada kami saat rapat terlalu ringkas. Saya tidak puas dengan paparan kalian. Ini suatu permasalahan, jadi jangan kalian jawab secara ringkas tanpa adanya bukti-bukti pendukung. Bahkan kalian pernah diundang tapi tidak datang,” ujar Muchrid Nasution saat melakukan Rapat Kerja antara DPRDSU Komisi D, PT. KAI dan Badan Lingkungan Hidup (BLH) Provsu di ruang Rapat Komisi D, Rabu (20/04/2016) sekira pukul 10.00 WIB.

Lanjut ketua Komisi D ini mengatakan, mengapa saat kalian (PT. KAI) perlu lalu masyarakat dilakukan penertiban secara paksa dan tidak bermoral.

” Masyarakat sudah memakai tanah PT. KAI sudah puluhan tahun, mengapa baru sekarang kalian tertibkan dan kalian seharusnya menertibkan masyarakat harus pakai moral dan berilah relokasi yang baik bagi masyarakat yang kena dampak dari penertiban kalian,” ungkapnya.

Rapat kerja di Komisi D dihadiri oleh Ketua Komisi D Muchrid Nasution, Sekretaris Dewan, Nezar Djoeli, Budiman Nadapdap, Leonard Samosir, Zulfikar, Darwin, Basier, Wagirin Arman dan Ade Riski. Sementara dari pihak PT. KAI dihadiri oleh Marianto dari Senior Manager Aset PT. KAI, M. Yusuf sebagai Balai Teknik PT. KAI, Rafino Manager Humas, dan Wella dari Divisi Hukum. Dari Badan Lingkungan Hidup (BLH) Provsu hadir sekretaris BLH yaitu Bayu dan perwakilan dari BLH.

Adapun rapat kerja untuk membahas terkait masalah suplayer Galian C dan Izin Amdal PT. KAI dan banyaknya laporan masyarakat bahwa PT. KAI melakukan penertiban tidak memakai hati nurani.

M. Yusuf saat memaparkan proyek pembangunan dihadapan Dewan mengatakan bahwa ada 4 proyek yang akan dikerjakan diantaranya Pembangunan jalur ganda KA antara Medan-Bandar Kalipah-Aras Kabu dengan panjang sekitar 30 KM dan sudah memiliki Amdal dari Gubernur Sumut dan izin Galian C daerah Patumbak dan galang, Reaktivasi (perbaikan) jalur Ganda KA antara Binjai-Besitang dengan panjang sekitar 80 KM.

” Dalam hal ini tidak diperlukan Amdal karena kegiatan reaktivasi jalur KA dan ini sudah memiliki izin Galian C,” ujarnya.

Lanjutnya mengatakan Pembangunan ke 3 yaitu pembangunan jalan KA antara Bandar Tinggi-Kuala Tanjung dengan panjang sekitar 21,5 KM dan sudah memiliki Amdal dan Galian C. Pembangunan ke 4 yaitu jalur KA antara Rantau Parapat-Kota Pinang dengan panjang sekitar 80 KM dan sudah memiliki izin dan izin galian C nya masih tahapan proses pembebasan lahan.

” Jadi semua sudah memiliki izin dan proyek pembangunan ini berdasarkan Kementerian Perhubungan dan Direktorat Jenderal Perkeretaapian,” ujarnya.

Mendengar paparan M Yusuf, Bayu dan Nezar Djoeli mengatakan bahwa segala bentuk kegiatan harus memiliki amdal.

” Kita meminta deskripsi kegiatan PT. KAI ini, yang menentukan perlu memiliki Amdal ataupun tidak bukan PT. KAI, jika menimbulkan nampak terhadap lingkungan harus memiliki amdal,” ungkap Bayu.

Sedangkan Nezar mengatakan seharusnya PT. KAI bekerja sesuai undang-undang dan mengikuti prosedur.

Sepertinya belum mendapat titik temu, Rapat Kerja akhirnya di Skors dan dari hasil rapat Dewan meminta agar kedepannya Kepala Perkeretaapian diminta untuk hadir dan ada 5 point hasil rapat.

” Diantaranya, akan memanggil masyarakat dan mempertemukannya kepada PT. KAI dirapat dengar pendapat yang akan dijadwalkan berikutnya, PT. KAI harus memiliki izin, PT. KAI harus mengurus amdal, Komisi D bersama PT. KAI akan berkunjung ke Kementerian untuk membahas proyek pembangunan dan akan membangun jalur ke tempat wisata diantaranya Danau Toba, dan yang kelima, PT. KAI apabila akan melakukan penertiban, setidaknya setahun sebelum dilakukan penertiban harus memberikan informasi kepada masyarakat dan membahas relokasi untuk masyarakat yang tempat tinggalnya ditertibkan,” pungkasnya.

(Laporan dari Gedung DPRDSU, MB-03)

Loading...

Comments

comments

Pos terkait