Masalah Galian C, DPRD Sumut Panggil Distamben Provsu

example banner

Teks Foto : Suasana Rapat di Ruang Komisi D, Gedung DPRD Sumut, Kamis (21/04/2016) sekira pukul 10.00 WIB (Saf)

 

Medan Berita – Masalah perizinan penambangan galian C di Sumatera Utara, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumut memanggil Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Sumut pada Kamis (21/04/2016) sekira pukul 10.00 WIB, di Ruang Komisi D Gedung DPRD Sumut.

Eddy Saputra Salim selaku kepala dinas memaparkan mengenai perizinan galian tersebut.

” Undang-undang nomor 23 tahun 2014 menjadi dasar hukumnya,” ungkapnya dirapat.

Dalam rapat juga terdapat pertanyaan bagaimana perizinan dari penggalian pasir laut untuk reklamasi namun dirinya mengaku belum mengeluarkan izin tersebut.

Soal kewenangan dari kabupaten/kota yang kini menjadi kewenangan dari provinsi, ia mengaku memang terjadi perlambatan dalam mengeluarkan izin karena menurutnya memang seperti itulah aturannya.

Disoal mengenai banyak penambangan liar, kedinasan tidak bisa berbuat banyak.

” Seharusnya kabupaten/kota tutup jalannya jika terjadi tindakan ilegal. Tidak bisa terpantau kami semua,” terangnya.

Bahkan dirinya mengaku kaget setelah keluarnya UU 23 tahun 2014.

” Saya kaget, bahkan enam bulan pertama kami tidak mengeluarkan izin apapun,” terangnya. Seharusnya izin yang berada di provinsi dilepas ke kabupaten/kota tanpa rekomendasi provinsi.

” Kami berikan izin penjualan untuk galian C di Langkat tapi tidak diperbolehkan. Kami keluarkan lagi izin sementara, ternyata juga tidak boleh, dan ini baru kami keluarkan izin produksi,” ucapnya.

Rapat kerja ini akhirnya diskors dan akan meminta pendapat dari Distamben Provsu dalam pembuatan Perda Pengelolaan Pasir Laut.

(Laporan dari Gedung DPRDSU, MB-03)

Loading...

Comments

comments

Pos terkait