Tambahan Penghasilan PNS Pemprovsu Menuai Tanggapan Masyarakat dan DPRDSU

example banner

Medan Berita – Penambahan penghasilan Pegawai Negeri Sipil (PNS) lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) yang disahkan oleh Gubernur Sumatera Utara melalui Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Sumut nomor 7 tahun 2015 menuai beragam tanggapan masyarakat dan anggota DPRDSU.

Menurut keterangan yang dihimpun pada Kamis (21/04/2016) sekira jam 13.00 WIB, tampaknya lebih banyak yang kecewa dengan peraturan tersebut.

Seperti yang diutarakan oleh Juliati Sitorus (57) warga Jln. HM. Joni mengaku kecewa terhadap penambahan gaji tersebut.

” Enak kalilah yang jadi PNS ini. Kerjanya apa yang sudah ‘terlihat’ makanya dinaikkan gaji orang itu,” ungkapnya kepada awak media.

Lanjut ibu beranak satu ini berkata, pemerintah provinsi sebaiknya memikirkan rakyat bukan malah menambah penghasilan disebabkan masih banyaknya rakyat yang belum sejahtera.

Seperti yang tercantum dalam peraturan, penambahan penghasilan bagi PNS berdasarkan lokasi kerja, kelangkaan profesi dan beban kerja. Untuk beban kerja sendiri terlampir Sekretaris Daerah Sumut mendapat Rp50 juta, Asisten Pemprovsu mendapat Rp25 juta, Kepala Dinas di Pemprovsu mendapat Rp15 juta dan masih banyak jabatan lainnya mendapatkan ‘uang resmi’ dari negara melalui peraturan gubernur tersebut.

Lain halnya menurut pernyataan dari seorang guru, ” Gajiku hampir sepuluh tahun ditabung itu,” ungkap Ardiana Sri Rahayu (27) warga Jln. Menteng VII.

Kemudian dikatakannya hal inilah yang bisa membuat masyarakat berbondong-bondong masuk PNS. Ia pun sempat menyindir pemerintah untuk tidak memikirkan diri sendiri.

” Jangan mikiri diri sendiri, lihatlah bagaimana nasib guru. Kami (guru) ini banyak yang hidup dibawah sejahtera. Dipertimbangkan jugalah,” harap ibu dua anak ini.

Sebagai pengawas, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumut, Sutrisno Pangaribuan, ST menyatakan harus ada evaluasi mengenai peraturan tersebut.

” Harus dievaluasi, masih bisa kok,” kata anggota Fraksi PDIP ini.

Lalu katanya harus ada peningkatan APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) Sumut.

” Kalau APBD kita dua digit, seperti 12 triliun bisa dimasukkan penambahan ini,” ucapnya lagi.

Namun jika dilihat dari segi perekonomian rakyat, menurut mantan Komisi A DPRDSU ini hal itu bisa menimbulkan kesenjangan sosial.

” Dampaknya bisa jadi kesenjangan sosial ini, kita lihat kebawah ! Apa rakyat kita sudah sejahtera semua, apa indikatornya,” terang Sutrisno.

Ia juga mengingatkan tingginya angka kriminalitas yang didominasi oleh para pemuda menandakan tidak terbuka lebarnya lapangan pekerjaan.

” Jika para pemuda kita yang banyak melakukan aksi kriminalitas menandakan tidak tersedianya lapangan pekerjaan bagi mereka. Pemenuhan kebutuhan terhadap ekonomi mereka pasti ditandai dengan penurunan angka kriminalitas,” ujarnya seraya menyebut dirinya tidak setuju terhadap penambahan penghasilan PNS di Pemprovsu.

Sedangkan menurut Prof DR Syarifuddin Pohan, MSi, menyatakan hal itu boleh saja.

” Itu sah-sah saja,” ucapnya.

Lanjutnya berpendapat karena anggaran mereka didapat dari besarnya APBD Sumut. Namun ia tidak meyakini penambahan ini berdampak kepada kinerja aparatur sipil negara dan kepada korupsi.

” Pun begitu besarnya tunjangan pendapatan yang diterima PNS tidak berbanding lurus terhadap kinerja maupun korupsi nantinya,” tandas akademisi Universitas Sumatera Utara ini.

Terpisah, Sekda Provsu, Hasban Ritonga ketika dikonfirmasikan wartawan melalui telepon selulernya tidak menjawab. Begitupun pesan singkat yang dilayangkan awak media hingga berita ini diturunkan belum ada balasan.

(Laporan dari Gedung DPRDSU, MB-03)

Loading...

Comments

comments

Pos terkait