Selain Pantau BUMD, Pansus PAD DPRD Sumut Fokus Ketiga Sektor Lainnya

example banner

Teks Foto : Anggota DPRD Sumatera Utara Muhri Fauzi Hafiz saat memberi keterangan kepada awak media di Gedung DPRDSU, Jumat (29/04/2016). (Saf)

Medan Berita – Terkait kinerja Panitia Khusus (Pansus) Pendapatan Asli Daerah (PAD), Anggota DPRD Sumatera Utara Muhri Fauzi Hafiz menekankan sejumlah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di provinsi ini menjadi salah satu target untuk diselidiki.

” Pansus tidak akan melebar kemana-mana dan bukan lagi membahas persoalan kinerja. Namun pansus akan melakukan investigasi apa kendala sehingga sejumlah BUMD tersebut sulit mendongkrak dan mencapai target PAD,” tegas Politisi Partai Demokrat saat memberi keterangan kepada awak media di Gedung DPRDSU, Jumat (29/04/2016) sekira jam 15.00 WIB.

BUMD merupakan pengelola hasil kekayaan daerah yang dipisahkan dan tiga diantaranya merupakan prioritas ‘incaran’ pansus yakni PT Perkebunan, Bank Sumut dan PDAM Tirtanadi karena dianggap potensial sebagai sumber PAD, akan tetapi hingga kini kondisinya tetap jalan ditempat.

” PDAM Tirtanadi misalnya selama ini kerap menyatakan cakupan pelayanan tak kunjung mencapai 80 persen di Kota Medan sehingga belum wajib memberikan kontribusi PAD. Itu diperlukan investigasi khusus oleh pansus apakah kondisinya benar demikian atau hanya akal-akalan direksi untuk menghindari wajib PAD,” papar Fauzi yang juga anggota pansus PAD DPRD Sumut tersebut.

Begitu juga PT Perkebunan, Bank Sumut, Perhotelan dan sebagainya, Pansus kata Fauzi akan benar-benar melakukan penyelidikan apakah perlu upaya efisiensi atau penyertaan modal. Serta akan dibahas bagaimana potensinya terhadap PAD kedepan jika perlu penyertaan modal.

Selain memantau sejumlah BUMD, Pansus PAD DPRD Sumut juga fokus kepada tiga sektor lainnya yakni pajak daerah, retribusi, serta pendapatan transfer oleh pemerintah pusat.

” Untuk pajak daerah misalnya sektor pajak bahan bakar kenderaan bermotor, kita akan minta penjelasan dari Pertamina selaku pihak pengelola,” tegasnya.

Selanjutnya PAD berupa pendapatan transfer dari pusat, pansus akan bertanya ke Kementerian Keuangan berapa besar sebenarnya hak Pemerintah Provinsi Sumut.

Dalam hal ini pansus akan meminta rumusan mengenai besaran potensi bagi hasil pajak dari pemerintah pusat yang diperoleh Sumut setiap tahunnya. Fauzi mengatakan kinerja yang akan dilakukan pansus PAD cukup padat dengan jangka waktu yang ditetapkan sekitar tiga bulan.

” Jadi harus benar-benar fokus ke sektor-sektor tersebut. Karena jika melebar kemana-mana dikhawatirkan target PAD tidak akan tercapai,” tegasnya.

Diketahui hingga saat ini pansus yang diketuai Fanatona Waruwu (Fraksi Hanura) telah mulai bekerja, serta memasuki tahap meminta keterangan dan masukan dari sejumlah SKPD dan BUMD di Sumut.

(Laporan dari Gedung DPRDSU, MB-03)

Loading...

Comments

comments

Pos terkait