Komisi A DPRDSU Minta Pemerintah Cabut Izin PT Toba Pulp Lestari

example banner

Medan Berita – Anggota Komisi A DPRDSU, Aduhot Simamora menyatakan, agar PT Toba Pulp Lestari (TPL) segera diusir dari bumi Toba, dikarenakan kehadiran Perusahaan Modal Asing ini lebih banyak mudaratnya serta merugikan masyarakat adat Toba sekitarnya. Hal tersebut diucapkannya setelah banyaknya laporan dari masyarakat seputaran Danau Toba dengan PT TPL.

” Keberadaan PT TPL tidak ada maanfaatnya, fatalnya perubahan iklim di toba yang dulu dingin sekali bahkan sampai minyak makanpun membeku, namun sekarang tidak ditemukan lagi, ini berarti telah terjadi perubahan iklim signifikan,” ungkap Aduhot Politisi dari Fraksi Hanura DPRDSU ini, Senin (16/05/2016) sore kepada wartawan.

Bacaan Lainnya

Menurut Aduhot, PT TPL memiliki Konsesi Hutan Industri tetapi kenyataannya TPL membabat semua hutan-hutan alam, sehingga hal ini tidak boleh dibiarkan begitu saja. Pemerintah harus tegas untuk menyikapi persoalan ini. Apalagi diketahui pohon ekaliptus bersifat egois, karena tidak ada tumbuhan lain yang dapat hidup berdampingan dengannya, bahkan burungpun tidak mau hinggap di pohon ini.

” Disamping itu unsur dari tanah juga akan terhisap dan tanah tidak bisa digunakan dengan baik setelah adanya proyek TPL,” terangnya.

Politisi dari daerah pemilihan (Dapil) 9 ini juga memgungkapkan, kalau baru-baru ini dirinya telah menerima bocoran dari salah satu pejabat Tinggi Negara, sehingga bocoran ini dapat dan layak untuk dipercaya.

” Pejabat tersebut memberitahukan kepada saya, bahwa teknology yang digunakan PT TPL sudah sangat ketinggalan zaman, dimana limbah yang dihasilkan sangat membahayakan bagi kesehatan masyarakat,” ungkapnya menerangkan.

Sementara, Ketua Komisi A DPRDSU, Sarma Hutajulu, SH dari Politisi PDI Perjuangan yang dikenal sangat vokal ini menyayangkan, kriminalisasi yang dilakukan PT TPL terhadap warga Matio Kabupaten Tobasa yang memperjuangkan hak wilayah Adatnya.

Komisi A DPRDSU yang baru saja menerima audensi warga Matio yang merasa tercederai dan akan konsen dengan permasalahan ini.

” Ini sudah kesekian kalinya PT TPL mengkriminalisasi masyarakat, dalam hal ini Komisi A DPRDSU sudah menekankan supaya PT TPL melakukan penghentian terhadap seluruh tindakan kriminalisasi. Namun hinggga hari ini proses-proses itu tetap dilakukan oleh PT TPL. Karenanya kita meminta melalui Kapoldasu untuk mengintruksikan Polres-Polres dibawah jajarannya untuk bertugas dan bekerja secara profesional jangan sampai digunakan dan diperalat PT TPL untuk mengkriminalisasi masyarakat yang berjuang memperjuangkan hak-hak ulayatnya,” ujar Sarma menegaskan.

Khususnya kepada Kapolres Tobasa hendaknya menghentikan proses hukum terhadap masyarakat Matio sampai ada kejelasan karena PT TPL tidak memiliki tanah disana yang ada itu hanya konsesi yang diberikan oleh Negara kepada TPL. Jangan pula gara-gara konsesi ini, PT TPL berbuat sesuka hati, mengambil tanah-tanah adat milik masyarakat.

” Masyarakat sudah ada terlebih dahulu disana sebelum adanya TPL. memang tidak bisa dipungkiri bumi Tapanuli rusak karena penebangan yang dilakukan oleh PT TPL selama ini. Komisi A DPRDSU akan mengundang pihak terkait untuk membicarakan hal ini,” ujar Sarma.

Pihaknya berharap kehadiran TPL jangan terus-terus menyengsarakan masyarakat disana, namun sebaliknya hendaknya kehadiran TPL bisa dirasakan masyarakat nilai positifnya dan membawa kesejahteraan dilingkungan sekitar.

” Kita komitmen untuk menyelesaikan permasalahan ini, kita juga meminta agar izin PT TPL segera dicabut,” sebut Sarma saat ditemui di ruang kerjanya.

Perlu diketahui, berdasarkan banyaknya laporan dan keluhan dari masyarakat Adat Matio Kabupaten Tobasa terkait dengan perampasan hak. Diantaranya perampasan tahah. Dalam waktu dekat, Komisi A DPRDSU akan melaksanakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan PT TPL dan dengan dinas terkait untuk menyelesaikan polemik yang menimpa masyarakat Toba.

Sementara Pihak PT TPL ketika dikonfirmasi Selasa (17/05/2016) melalui Leonardo Hutabarat selaku Direktur mengatakan TPL Bekerja berdasarkan hak penguasaan dan tanggung jawab.

” TPL tidak mempunyai tanah 1 hektarpun karena yang punya tanah adalah Negara. Jadi kita berkerja atas dasar hak dari Negara dan Bekerja dengan tata batas yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah,” ujarnya.

Dalam hal itu, TPL akan melakukan penjagaan di tanah yang menjadi pertanggung jawabannya.

” Kepada masyarakat yang mau mengklaim bahwa tanah itu miliknya, seharusnya melalui prosedur. Ada cara dan mekanismenya. Jika tidak melalui prosedur itu berartikan melanggar hukum, dan jika melanggar hukum akan berurusan dengan pihak berwajib,” ungkapnya menerangkan.

Pihak TPL tidak pernah melakukan intervensi dengan kepolisian, karena masyarakat Desa Matio melanggar hukum. Makanya pihak kepolisian bertindak.

” Melakukan pemblokiran jalan adalah melanggar hukum, karena tanah yang di blokir adalah tanah Negara (Pemerintah). Makanya pihak berwajib turun tangan,” ujarnya menjelaskan.

(Laporan dari Gedung DPRDSU, MB-06)

 

Loading…

Comments

comments

Pos terkait