DPRDSU Komisi D Disebut Menerima Paket Proyek Dari Dinas

example banner

Medan Berita – Dugaan mencuatnya geliat terkait adanya Anggota DPRD-SU yang masih mendominasi berbagai pemain proyek-proyek dengan menyalahgunakan kewenangan dan jabatannya mendapat tanggapan miring dari sejumlah elemen masyarakat dan anggota DPRD-SU sendiri.

Informasi berkembang bahwa DPRDSU dari Komisi D disebut-sebut menerima Paket Proyek dari salah satu Dinas. Diduga dengan adanya paket-paket proyek milik Anggota Dewan dari Komisi D DPRD-SU membuat publik terkejut. Bahkan, Nezar Djoely selaku Sekretaris dari Komisi D yang dikonfirmasi beberapa wartawan terkait kasus ini juga merasa kaget dan menuding ada oknum yang dimungkinkan menjual-jual namanya.

Sutrisno Pangaribuan, ST Anggota Komisi C DPRD-SU ketika diwawancarai Wartawan di ruangan Aula Komisi C DPRD-SU, Senin (23/05/2016) menyuarakan, jangan ada anggota Dewan yang semakin memperburuk citra Dewan. Dengan adanya informasi tersebut menimbulkan berbagai dugaan terkait sebuah informasi.

” Apa yang kita dengar dari tim Banggar ada sebanyak Rp.179 miliar, hasil evaluasinya Mendagri yang harus mengalokasikan untuk program-program hasil reses DPRD-SU, apakah pembagiannya rata. Namun sampai sekarang formulanya tidak ada bisa dipastikan. Padahal peruntukannya sudah jelas Rp.179 miliar untuk menampung hasil reses, hanya sejauh ini tidak jelas mekanismenya. sebab kalau jelas saya pasti diberitahu,” ungkap Sutrisno.

Menurut mantan anggota Komisi A, DPRD-SU ini, semakin tidak jelas lagi kalau sampai ada, alokasi anggaran tersebut ke salah satu Komisi DPRD-SU sebagaimana yang diberitakan, padahal tugas DPRD bukan mengerjakan proyek tetapi mengawasi. Untuk ini kalau ada info salah satu komisi diberikan ke kewenangan untuk mengalokasikan anggaran tersebut, maka ini harus dipertegas.

” Pimpinan DPRD-SU harus bertanggung-jawab bila perlu orang-orang yang disebut namanya dipanggil, Kalau ada yang menyatakan namanya dijual-jual sudah selayaknya dia harus bersihkan namanya, jangan sampai membiarkan sebuah informasi itu menjadi simpang siur dan semakin memperburuk citra DPRD-SU. Kita mau semua saling terbuka, kita tidak mempunyai tugas dan wewenang untuk mengerjakan proyek,” tegas Kader Fraksi PDIP ini menjelaskan.

(Laporan dari Medan, MB-06)

Loading...

Comments

comments

Pos terkait