7 Anggota DPRDSU Ditetapkan Tersangka Dugaan Korupsi

example banner

Medan Berita – Pasca ditetapkannya 7 anggota DPRDSU sebagai tersangka oleh KPK karena menerima hadiah atau janji dari Gubernur Sumut Non Aktif Gatot Pujo Nugroho terkait dengan fungsi dan kewenangan. Puluhan anggota DPRD Sumut yang aktif dan yang tidak aktif tahun 2009-2014 serta tahun 2014-2019 dilakukan pemeriksaan di Gedung Mako Brimobdasu di Jln. Wahid Hasyim, Kec. Medan Baru, Senin (20/06/2016) pagi hingga sore.

Adapun 7 anggota dewan yang terhormat dan ditetapkan tersangka yaitu Budiman Nadapdap (Fraksi PDI Perjuangan) Muhammad Affan, Zulkifli Efendi Siregar (Fraksi Hanura), Zulkifli Husein dan Parluhutan Siregar (Fraksi PAN), Guntur Manurung (Fraksi Demokrat) serta Bustami Hasibuan (Fraksi PPP).

Setelah ditetapkan sebagai tersangka, KPK memeriksa 28 anggota DPRD Sumut diantaranya Arifin Nainggolan dan Layari Sinukaban Fraksi Demokrat, Yusuf Siregar dan Endamora Lubis serta Listriawati merupakan mantan anggota dewan Fraksi Demokrat. Brilian Muktar dari Fraksi Golkar, Iyan Sahrin, Hardi Muryono dan Evi Idianan juga turut dilakukan pemeriksaan.

Seorang anggota dewan saat dimintai tanggapan setelah dilakukan pemeriksaan mengatakan kepada Wartawan bahwa dirinya diperiksa terkait dengan penetapan tersangka 7 anggota DPRD Sumut.

” Pertanyaannya sama seperti sebelumnya seperti saat diperiksa atas penetapan tersangka pak Gatot Pujo Nugroho, penyidik KPK mengatakan bahwa tidak menutup kemungkinan tersangka akan bertambah dalam kasus ini,” ujarnya sembari meninggalkan Mako Brimobdasu.

Sedangkan Brilian Muktar dari Fraksi PDI Perjuangan kepada Wartawan mengaku bahwa dirinya ada menerima tetapi sudah dikembalikan.

” Ada menerima uang dari Bendahara DPRD Sumut, tapi sudah dikembalikan,” ujarnya sambil meninggalkan awak media.

Informasi diketahui, KPK dijadwalkan akan melakukan pemeriksaan terhadap ratusan anggota DPRD Sumut. Pemeriksaan dijadwalkan hingga Jumat 24 Juni 2016.

7 anggota DPRD Sumut itu dijadikan tersangka dikarenakan melanggar pasal 12 huruf a atau huruf b atau pasal 11 undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo pasal 64 ayat 1 dan pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP ditetapkan 13 Juni 2016.

 

(Laporan dari Medan, MB-06)

Loading...

Comments

comments

Pos terkait