FSPMI Sumut Akan Demo ke Kantor Kejari Lubuk Pakam

example banner

Medan Berita – Terkait penolakan upaya hukum banding yang dilakukan Pengadilan Tinggi (PT) Medan terhadap terpidana Amaluddin alias Ali (42) selaku Direktur PT. Karunia Makmur.

Sekretaris Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Sumut, Tony Rickson Silalahi, selaku pihak yang mendampingi buruh yang melaporkan kasus ini, meminta agar Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang menangani perkara ini untuk segera melakukan eksekusi dengan cara melakukan penahanan terhadap Amaluddin.

Bacaan Lainnya

” Kita sudah tau ada putusan Rabu (22/06/2016) lalu dari Humas Pengadilan Tinggi, kita minta Jaksa segera eksekusi Amaluddin itu. Karena hingga saat ini upah buruh di perusahaannya juga tidak sesuai UMSK,” terang Tony saat dikonfirmasi, Sabtu (25/06/2016).

Tony juga mengultimatum, apabila Jaksa tidak melakukan penahanan maka pihaknya akan mengerahkan massa buruh melakukan unjuk rasa besar-besaran ke Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Lubuk Pakam.

” Jika tidak didengar tuntutan kami, kita akan demo besar-besaran Kantor Kejari itu,” tegasnya.

Menurutnya, kasus ini telah memakan waktu tiga tahun lamanya sejak dilaporkan para buruh yang merupakan anggota FSPMI pada bulan september 2013 lalu. Bahkan kata Tony, seluruh anggota FSPMI sebanyak 114 orang yang menuntut upahnya dibayarkan sesuai UMSK Deli Serdang telah di PHK Amaluddin.

” Anggota kami sudah lelah menunggu tiga tahun, bahkan seluruh anggota FSPMI yang bekerja di tempat Amaluddin ini telah ia PHK, kita mau ia mendapatkan pelajaran dari perlakuanya sendiri,” ucap Tony.

Sebelumnya, diketahui PT Medan telah mengeluarkan putusan yang isinya menguatkan putusan pada tingkat pertama yakni Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang telah menjatuhkan hukuman 2 tahun penjara dan denda Rp. 200 juta kepada terpidana Amaluddin.

Vonis ini dikarenakan, Amaluddin membayar upah buruhnya di bawah Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK) Deli Serdang terhitung sejak tahun 2013- 2014. Ia dinyatakan melanggar Pasal 90 Jo Pasal 185 UU Ketenagakerjaan No.13 Tahun 2003 tentang pembayaran upah dibawah upah minimum.

 

 

 

 

(Laporan dari Medan, MB)

Loading…

Comments

comments

Pos terkait