Kasi Pemberdayaan BNN Sumut: Hasil Pemeriksaan Tidak Boleh Dipublikasikan

example banner
Teks Foto: Tim BNN Sumut saat memeriksa pejabat eselon IV di Lingkungan Pemkab Taput, (MB)

TAPUT (Medan Berita) 

Hasilnya nanti akan kita sampaikan kepada Bupati dan tidak bisa dipublikasikan ke publik, karena sudah menjadi SOP kita.

Bacaan Lainnya

Kata Kepala Seksi (Kasi) Pemberdayaan Masyarakat Provinsi BNN Sumut, Fitriani Ratna kepada sejumlah wartawan saat melakukan tes urine pejabat eselon IV di Lingkungan Pemkab Taput, Kamis (01/12/2016) di Balai Data Kantor Bupati Taput.

Hal itu juga dibenarkan Sekda Taput, Edward Tampubolon ketika dikonfirmasi awak media melalui selulernya.

” Tim BNN Sumut yang memeriksa ada 3 orang, namun untuk lebih pastinya, coba tanya kepada Kesbang Pol Linmas,” sebutnya.

Kepala Kantor Kesbang Pol Linmas, Kab. Taput, Hendrik Taruna Surbakti saat ditemui di ruang kerjanya, mengatakan, jika kehadiran BNN Sumut merupakan usulan dari pihaknya.

” Karena Negara kita saat ini darurat narkoba, sehingga Pemkab mengantisipasi dengan cara melakukan tes urine khusus kepada pejabat eselon IV. Keinginan kita sebenarnya tes urine dilakukan kepada setiap pegawai, namun itu diperlukan biaya yang besar, karena alat tesnya mahal,” cetus Hendrik.

Dijelaskannya, sebanyak 525 orang khusus Pejabat Eselon IV yang dites.

” Kita lakukan secara mendadak dengan cara mengundang rapat koordinasi, sehingga mereka sangat terkejut. Bagi pejabat eselon IV yang belum hadir saat ini, besok akan tetap dilakukan tes,” cetus Hendrik.

Ketua Panitia penyelenggara tes urine ini menambahkan, tim dari BNN Sumut yang memeriksa ada 3, diantaranya Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat, Fitriani Ratna, Penyuluh Narkoba Ahli Pratama, Ratna Juwita Rambe, S.Psi, dan Khairul Ardy Lubis, S.Ag serta Ahmad Zulfandy Hasibuan, Amd sebagai pengelola Data.

” Adanya tes urine ini semoga masyarakat Taput senantiasa mempercayai pemerintah, bahwa kami selalu menjadi garda terdepan dalam memberantas narkoba di Pemkab Taput,” harapnya.

Menanggapi pemeriksaan yang dilakukan tersebut, Parlindungan P sangat mendukung hal yang dilakukan petugas BNN Sumut, namun ironisnya pihak BNN Sumut terkesan pilih kasih dalam pemeriksaan.

” Kita dukung program yang dilakukan, tapi harusnya Bupati dan Wakilnya juga diperiksa dan di ekspost ke media hasil pemeriksaan pejabat Pemkab Taput,” katanya.

Amatan Wartawan di lapangan, pejabat eselon IV yang sudah melakukan tes urine selama 2 hari sebanyak 454 orang dan masih berlanjut sampai berita ini diturunkan.

(Laporan dari Taput, MB)

 

 

 

Loading…

Comments

comments

Pos terkait