GMKI: Hadiah Presiden RI di Awal Tahun 2017 Memukul Hati Rakyat

example banner
Teks Foto: Logo GMKI. (Joel)

Medan Berita

Diawal tahun 2017, Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) mengungkapkan, Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla (JK) memberi hadiah yang sangat memukul hati rakyat dengan memberi kebijakan dan keputusan yang tidak rasional, realistis dan objektiv.

Hal tersebut dingkapkan langsung oleh Koordinator Wilayah I Sumut -Nad PP GMKI, Swangro Lumbanbatu kepada medanberita.co.id, Jumat (06/01/2017).

Ia menjelaskan hal itu dikatakannya, karena Pemerintahan Jokowi dan JK menaikkan tarif STNK dan BPKB 2017 bahkan sampai tiga kali lipat. Disamping itu, tambahnya, juga menaikkan harga BBM dan listrik naik lebih dari 200 %.

” Apakah itu jalan satu-satunya untuk membuat pemerintahan lebih maju ?, Tentu tidak !!! karena naiknya tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan misalnya, mengurus SIM, STNK, BPKB harus sesuai dengan KTP domisili padahal yang kita tau E-KTP dapat digunakan dimana saja dan proyek pembuatan E-KTP tidak mendarat serta masyarakat (baik kalangan menegah ke atas) akan kesulitan membayar tarif segitu besarnya. Pemerintahan Jokowi dan JK sudah menggagaskan program yang dinamakan Nawa Cita. Nawa Cita seperti yang kita harapkan tidak sejalan dengan apa yang telah digagaskan oleh Jokowi misalnya, seringnya miss komunikasi antara Jokowi dengan DPR-RI,” sebutnya.

Sebagai pemerintahan pusat, pemuda berdarah batak ini menuturkan, seharusnya Pemerintahan Jokowi dan JK melakukan sosialisasi sebelum atau sesudah memutuskan kebijakan. Agar masyarakat tidak terkejut ataupun terpukul oleh kebijakan Pemerintahan Pusat.

” Kami sebagai rakyat tidak anti dengan kebijakan ataupun kemajuan bangsa ini, bahkan kami siap mengkaji ulang mana lebih menguntungkan rakyat. Oleh karena itu, saya selaku Koordinator Wilayah PP GMKI menyatakan sikap sebagai berikut:

1. Menolak dengan tegas PP Nomor 60 tahun 2016 yang berisi tentang daftar kenaikan biaya pengurusan STNK dan BPKB karena tidak transfaransi kemana dana dan masih banyaknya pungli-pungli serta tidak sesuai kenaikan yang telah digagasi di lapangan.

2. Pemerintah Pusat harus merevisi biaya tarif listrik yang mencapai 242,5 %/900V, tidak sesuai karena masih banyaknya daerah atapun desa yang tidak dapat listrik, contohnya di daerah Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Dairi, Desa Laehole dengan jumlah 25 kk.

3. Pemerintah Pusat juga jangan sampai tarif SWDKLLJ Tarif (Sumbangan wajib dana lalu lintas jalan). Dikelola BUMN Jasaraharja karena isunya akan dikeluarkan dalam bentuk Peraturan Menteri Keuangan (PMK) .

4. Pemerintahan Jokowi harus mengingatkan, merefisi bahkan mencabut surat keputusan yang dikeluarkan oleh Direktur Pertamina tentang Surat keputusan DIREKTUR PERTAMINA (PERSERO) NOMOR 001/f15410/2017-S3 kpts-002/f00000/2017-S3 dan 003/f00000/2017-S3 TENTANG HARGA JUAL BBK DAN SOLAR KEEKONOMIAN di SPBU Serta JUAL BBM UMUM PERLITER di SPBU.

” Kita sangat berharap pemerintahan Jokowi dan JK realistis, rasioanal dan objektiv untuk mengambil kebijakan serta harus mensosialisasikan sebelum ataupun sesudah mengambil kebijakan dan keputusan. Sebagai Lembaga Organisasi yang Intelektual dan kritis kita tetap mengawasi dan memberi masukan, tentunya harus lebih bahu membahu dengan Mahasiswa dan pemuda serta masyarakat demi kemajuan Bangsa dan Negara ini,” pungkasnya.

(Laporan dari Medan, MB-07)

Loading...

Comments

comments

Pos terkait