Forum Masyarakat Peduli Hukum Akan Gelar Konferensi Pers di Parkiran Polda Sumut

example banner
Teks Foto: Ketua DPD Pospera Sumatera Utara, Liston Hutajulu, ST. (MB)

Medan Berita

Forum Masyarakat Peduli Hukum Sumatera Utara yang terdiri dari Posko Perjuangan Rakyat (Pospera), Pemuda Lumbung Informasi Rakyat (Pemuda Lira), Jaringan Mahali Pemuda Lira, Forum Mahasiswa Peduli Keadilan, Lembaga Bantuan Hukum Unika (LBH Unika) serta Forum Keadilan Masyarakat Tani (Fokrat) akan melaksanakan gelar konferensi Pers di Parkiran Polda Sumut, Kamis (19/01/2017) sekira pukul 13:00 WIB.

Bacaan Lainnya

Selaku Koordinator aksi, Liston Hutajulu, ST saat dikonfirmasi medanberita.co.id membenarkan hal tersebut dan menjelaskan adapun poin-poin yang menjadi tuntutan mereka yang akan diutarakan dalam siaran pers, nantinya adalah sebagai berikut:

  1. Pihaknya meminta kepada Kepala Kepolisian Republik Indonsia (Kapolri) Cq. Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Kapoldasu) serta kepada seluruh anggota Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Poldasu) agar menjunjung tinggi hukum, kebenaran, keadilan dan hak-hak masyarakat dalam menegakkan hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang dasar 1945 sesuai dengan sumpah Tri Brata dan Catur Prasetya.
  2. Meminta kepada Kepolisian Republik Indonesia (Polri) untuk memerintahkan kepada Poldasu untuk segera mengembalikan lahan seluas 7 (tujuh) hektar yang saat ini dikuasai dan didirikan bangunan oleh Poldasu di lahan PT. Sianjur Resort sebagai pemilik yang sah secara hukum, sesuai perintah eksekusi oleh Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan sebagaimana surat No. W2.D.AT.04.10-84/2006 tanggal 28 Februari 2006.
  3. Meminta dengan tegas kepada Poldasu untuk menghentikan seluruh kegiatan proyek pembangunan dan membongkar bangunan atau pengosongan lokasi pada tanah milik PT. Sianjur Resort.
  4. Meminta agar Mabes Polri memproses secara hukum mantan Kapolda Sumut, Irjen Pol Raden Budi Winarso dan mantan Wakapolda Sumut, Brigjen Pol Adhi Prawoto yang dimana secara bersama-sama bertanggung jawab atas pengambilan paksa atas lahan PT. Sianjur Resort dan sangat menyesalkan sikap Kapoldasu yang baru, Irjen Pol Rycko Amelza Dahniel yang tetap melanjutkan proses pembangunan diatas lahan PT. Sianjur Resort dan mengabaikan keputusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
  5. Meminta kepada Lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengusut aliran dana pembangunan yang dilakukan di dalam lahan PT. Sianjur Resort, dimana pembangunan tersebut tidak ada dalam Anggaran Negara.
  6. Meminta kepada Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi), Kapolri, Jenderal Tito Karnavian dan KPK untuk mengusut keterlibatan mantan Direktur Utama PTPN II, Batara Nasution yang telah secara hukum melanggar mengeluarkan surat Nomor: 20/X/430/VI/2016 tanggal 02 Juli 2016 yang menjadi pemicu dalam hal ini.
  7. Meminta instansi pemerintah, penegak hukum dan khalayak masyarakat untuk bersama-sama mendukung terciptanya supremasi hukum dan mentaati serta menghormati hukum dan juga mengawal terciptanya reformasi kepolisian RI.

” Apabila tuntutan ini dalam waktu 3 X 24 jam tidak dilaksanakan atau tidak diindahkan, maka kami atas nama Forum Masyarakat Peduli Hukum Sumatera Utara akan aksi turun ke jalan secara besar-besaran untuk menuntut keadilan dan akan mengambil paksa lahan yang sudah dirampas oleh pihak Poldasu yang selama ini mereka lakukan,” tegas Liston yang menjabat sebagai Ketua DPD Pospera seraya menyebut jika harapan tersebut tidak ditanggapi Kapoldasu, Irjen Pol Rycko Amelza Dahniel, pihaknya akan menurunkan 5 ribu orang dari 6 lembaga untuk menggelar aksi turun ke jalan.

(Laporan dari Medan, MB)

Loading…

Comments

comments

Pos terkait