GMKI: Pemprovsu Tak Serius Tangani Kawasan Danau Toba

example banner
Teks Foto: Koordinator Wilayah I GMKI, Swangro Lumbanbatu, ST saat memberi penjelasan tentang kondisi kawasan Danau Toba di P.Sidimpuan. (GM)

P.Sidimpuan (Medan Berita)

Danau Toba Bersih adalah salah satu bukti untuk mengembangkan Pembangunan Pariwisata, dalam hal ini danau toba harus bersih dari segala limbah pabrik maupun limbah perusahaan.

Bacaan Lainnya

” Bagaimanapun Pemerintah Sumatera Utara (Pemprovsu) harus betul-betul memahami Kelestarian dan Keseimbangan Alam maupun Perlindungan dan Pengelolahan Lingkungan Hidup (Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009),” ungkap Koordinator Wilayah I Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI), Swangro Lumbanbatu, ST kepada medanberita.co.id belum lama ini di P.Sidimpuan.

Swangro menjelaskan, dalam UU Nomor 32 tahun 2009 Pasal 1 ayat (2) adalah sangat jelas dikatakan upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.

” UU ini tercantum jelas dalam Bab X bagian 3 Pasal 69 mengenai larangan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang meliputi larangan melakukan pencemaran, memasukkan benda berbahaya dan beracun (B3), memasukkan limbah ke media lingkungan hidup, melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar, dan lain sebagainya,” sebutnya.

Menurutnya, Pemprovsu tidak ada alasan untuk tidak memperhatikan Kebersihan Danau Toba dan jangan hanya menang dengan slogan PATEN, tetapi nyatanya sangat jauh dari kinerja dan harapan.

” Gubernur Sumatera Utara (Gubsu), Tengku Erry Nuradi  harus juga mampu menekan dan mengingatkan seluruh Bupati yang ada di 7 Kawasan Danau toba agar betul-betul kerja dalam menjaga kebersihan dan Kadar Air Danau Toba. Apalagi terkhusus untuk Bupati Kabupaten Simalungun, JR. Saragih karena daerah Simalungun ditemukan berita tentang danau toba di temukan lintah. Seharusnya Gubsu harus mampu mengajak dan memberi arahan keseluruh Bupati yang ada di kawasan Danau Toba,” cetus Swangro.

Dirinya kembali menjelaskan, beberapa hari ini ada berita di media Online dan Cetak Tentang Lintah Danau Toba Sudah Ada Sejak 2012, Berita Hoax Lintah Serang Wisatawan di Danau Toba, dan Tentang Danau Toba Tercemar Binatang Sejenis Lintah) yang sangat mengecewakan masyarakat.

” Kita juga jadi bingung dan menjadi simpang siur berita mana yang benar dan transparan. Pemerintah mohon jangan melaga-laga kami masyarakat Sumatera Utara ini, kita juga sebenarnya tidak anti dengan kinerja pemerintah dan pembangunan di Sumatera Utara ini, tetapi pemerintah harus betul-betul transparanlah,” harapnya.

Tambahnya lagi, GMKI Sumut-NAD juga siap mengkaji dan memberi saran yang obyektif untuk pembangunan Sumater Utara, menurut Swangro, apakah memang sudah betul-betul kadar air danau toba sudah sesuai dengan Standart Air Bersih. Dalam hal ini, Swangro kembali berharap agar Badan Lingkungan Hidup Sumatera Utara harus mampu membuktikan Data yang sesungguhnya kepada masyarakat, jangan hanya menang Baliho dan diplomasi saja. Apakah Juga Gubernur Sumater Utara lupa dengan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Baku Mutu Air Danau Toba.

” Pemerintah Sumatera Utara harus terdepan mengkaji ulang persoalan izin perusahaan yang mencemari kawasan danau toba untuk direkomendasikan ke Pusat. Bahwa Air Danau Toba sudah tercemar dari perusahaan-perusahaan yang ada di kawasan danau toba. tidak tertutup kemungkinan bahwa perusahaan inilah yang merusak kadar air dan lingkungan kawasan danau toba (PT. Inti Indorayon Utama kini PT Toba Pulp Lestari (TPL), PT. Allegrindo Nusantara, PT. Simalem Resort, PT. Japfa, PT. Aquafarm). Kalau hanya merusak Danau toba, lebih bagus perusahaan ini ditutup,” pungkasnya mengakhiri.

(Laporan dari P.Sidempuan, MB)

Loading…

Comments

comments

Pos terkait