Teks Foto: Pejabat Pemerintahan Sumatera Utara. (MB)
Medan Berita
Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) berharap Pejabat Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) mengkampanyekan visi dan misi yang sesungguhnya dan jangan membodoh-bodohi rakyat.
Kata Swangro Lumbanbatu, ST selaku Koordinator Wilayah I PP GMKI kepada medanberita.co.id, Rabu (03/05/2017).
Ia menambahkan, jangan sembarangan atau sesuka hati pakai kata logo, slogan, visi dan misi. Siapa pun itu, apalagi Pejabat Negara ataupun Daerah.
” Hanya Gubsu, HT Erry Nuradi lah yang pakai kata “PATEN” dengan sembarangan dan sesuka hati padahal yang kita ketahui beliau masih menjabat Gubernur Sumut saat ini, tetapi kenapa dia tidak pakai kata visi dan misi Sumut ya,” sebut Swangro.
Padahal, lanjutnya berkata, kita baca dan cek situs resmi Web: www.sumuprov.go.id dengan seksama dan teliti tidak ada kata “PATEN” didalam visi dan misi disitus tersebut bahkan di visi dan misi 33 Kabupaten/Kota juga tidak ada.
” Apakah mungkin beliau kampanye duluan “PATEN”, kalaupun kampanye dia dari segimana. ? Belum buka pendaftaran calon Gubernur Sumatera Utara. Kalaupun Pak Gubsu merangkum itu semua dengan kata “PATEN”, tetapi kenapa tidak ada sosialisasi ya, ? padahal jalan-jalan juga masih banyak yang tidak beres bahkan berlobang. Salah satu contoh yang ada di Kabupaten Dairi, Karo dan Tapanuli Tengah, begitu juga paret jalan atau irigasi masih sangat memperhatinkan, bendungan, listrik, Pembangunan Sekolah.
Lanjut Swangro, tak hanya itu saja, rumah sakit masih banyak kekurangan fasilitas yang memadai bahkan stok obat di Rumah Sakit Sidikalang juga habis.
Sementara visi Pejabat Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara ini adalah menjadikan Provinsi yang berdaya saing menuju Sumatera Utara sejahtera sedangkan misinya antara lain: membangun sumber daya manusia yang memiliki integritas dalam berbangsa dan bernegara, religus dan berkompetensi tinggi.
Kemudian membangun dan meningkatkan kualitas infrastruktur daerah untuk menunjang kegiatan ekonomi melalui kerjasama antar daerah, swasta, regional dan internasional, meningkatkan kualitas standar hidup layak, kesetaraan dan keadilan serta mengurangi ketimpangan antar wilayah.
Serta membangun dan mengembangkan ekonomi daerah melalui pengolaan sumber daya alam lestari berkelanjutan dan berwawasan lingkungan dan reformasi birokrasi berkelanjutan guna mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik dan bersih (good governance dan clean governance).
” Apakah Gubernur Sumut itu pernah tau, kesejahteraan rakyat di Sumut belum PATEN loh pak Tengku. Dimana Keadilan itu, ??? Gubernur harus lebih fokus dalam pembangunan jangan sibuk dengan kata-kata ataupun slogan,” pungkas Swangro.
(Laporan dari Sumut, MB)
