Sidang Lanjutan, Ketua Umum KPUM Ngaku Hanya Tandatangani Cek Kosong

example banner

Teks Foto: Ketua Umum, Jabmar Siburian Saat Memberikan Kesaksian di Depan Majelis Hakim. (MB)

 

Bacaan Lainnya

 

Medan Berita

Sidang lanjutan perkara kasus penipuan dan penggelapan dalam jabatan kembali digelar di ruang Cakra IV, Pengadilan Negeri (PN) Medan, Kamis (02/11/2017) pukul 11:27 WIB.

Hakim Ketua, Janverson Sinaga, SH. MH kembali memanggil saksi ketiga, Jabmar Siburian selaku Ketua Umum Koperasi Pengangkutan Umum Medan (KPUM) untuk dimintai keterangannya.

Dibawah sumpah, Jabmar Siburian menyebut dalam perkara pembelian 179 unit mobil APV dirinya hanya menandatangi cek kosong.

” Saya hanya menandatangani cek blangko kosong dan penggunaannya diserahkan kepada Bendahara,” katanya dengan alasan dirinya sering keluar kota.

Untuk memastikan perkataan saksi ketiga tersebut, selanjutnya Hakim Ketua kemudian memanggil saksi pelapor, Jiwa Surbakti selaku Bendahara KPUM.

Dihadapan majelis hakim, Jiwa Surbakti mengaku bahwa cek tersebut untuk keperluan KPUM dan ditandatangani olehnya sedangkan yang menulis jumlahnya adalah Kasir.

Setelah itu, Ketua Umum, Jabmar Siburian kembali memberi kesaksian dengan menjelaskan, bahwa terdakwa, Rayana Simanjuntak mantan Wakil Ketua II KPUM meminta dana sebesar Rp. 19,5 juta namun terdakwa hanya menyerahkan uang sebanyak Rp. 16,5 juta kepada PT Trans Sumatera Agung (PT.TSA).

Kemudian Ketua umum memberikan surat kuasa kepada Bendahara untuk melaporkan terdakwa ke pihak yang berwajib (Polda Sumut) karena persoalan selisih cicilan naik.

” Dari hasil rapat pengurus dan keberatan Anggota dikarenakan cicilan Rp. 2,2 juta naik menjadi Rp. 2,8 juta, terdakwa kemudian dilaporkan Bendahara,” sebut Ketua Umum.

Namun hal itu dibantah oleh terdakwa, usai dirinya dipersilahkan Hakim Ketua untuk memberikan tanggapan.

Terdakwa menjelaskan bahwa pemesanan 179 unit adalah atas permintaan Ketua Umum.

Kemudian Hakim Ketua memberi waktu kepada Penasehat Hukum terdakwa, Onan Purba, SH, CN, MKn untuk bertanya kepada Ketua Umum KPUM.

Penasehat Hukum bertanya, adakah pencurian dilakukan terdakwa, kemudian saksi, Jabmar Siburian menjawab, tidak ada, penggelapan? tidak ada, penipuan? tidak ada, hanya selisih uang, katanya sembari dirinya menoleh ke Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Sidang kemudian diskor pada pukul 13:10 WIB dan dilanjutkan pukul 14:00 WIB.

Amatan dilokasi terlihat puluhan pria berpakaian dinas Mandor KPUM berbondong-bondong masuk ke ruang PN Medan menghampiri para saksi.

Setelah itu persidangan kembali di gelar di ruang Kartika disebabkan ruang Cakra IV digunakan majelis hakim lainnya.

Sidang kali ini dilanjutkan dengan mendengar keterangan saksi keempat, Sekretaris I KPUM, Ali Akram.

Ketika ditanya Hakim Ketua, apakah ada dibuat rapat pengurus tentang penetapan harga, Ali Akram menjawab, ada pak sembari dirinya menoleh ke JPU.

Kemudian hakim bertanya kembali, mana buktinya tunjukan namun Ali Akram tidak bisa menunjukan, atas hal itu lagi-lagi hakim memerintahkan Jaksa untuk memeriksa Sekretaris tersebut.

Selanjutnya Penasehat Hukum terdakwa menanyakan saksi keempat tersebut, apakah ada menerima fee, Ali Akram mengelak dan mengaku tidak ada menerima fee dan tidak mengakui tanda tangannya.

Setelah itu Hakim Ketua memanggil saksi kelima, Listorita Hutajulu selaku Kasir KPUM.

Kasir KPUM saat ditanya JPU mengaku dirinya yang memberikan  uang kepada Sukamto sebanyak 6 kali pembayaran melalui cek atas persetujuan Ketua Umum pada tahun 2015.

Selanjutnya Hakim Ketua menanyakan kepada kasir tentang pengeluaran uang di kasir.

Kasir mengaku mengeluarkan uang atas perintah Bendahara kemudian ia menyebut, Bendahara atas perintah Ketua Umum.

Kasir juga menjelaskan bahwa dirinya bekerja sesuai dengan perintah dan uang koperasi bisa keluar apabila ada tanda tangan Bendahara.

Serta kasir juga mengaku tidak pernah menanyakan kepada pengurus tentang uang yang dikeluarkan.

Saat ditanyakan Hakim Ketua kepada kasir bahwa uang keluar dari kasir apakah atas dasar persetujuan ketua umum dan bendahara, kasir menjawab, ia.

Kasir juga menjelaskan bahwa dalam perkara ini dirinya hanya bertugas mengeluarkan cek dan ia menyebut uang kas KPUM disimpan di bank Bukopin.

Saat dipertanyakan penasehat hukum terdakwa, siapa yang menulis nilai nominal di kertas cek, kasir kemudian menjawab dirinya yang menulis sesuai bon yang diserahkan dari Sukamto.

Bahkan kasir mengaku tidak mengetahui tentang pembelian mobil apalagi tentang dana Rp.3 juta.

Di muka persidangan, hakim ketua mengingatkan kasir untuk tidak membuat jumlah nominal rupiah di cek karena bukan tugasnya.

Saat ditanya penasehat hukum kembali, apakah kasir pernah menerima fee dari terdakwa, kasir membantah tidak pernah menerima dan tidak mengakui tanda tangan.

Selanjutnya gelar persidangan dalam perkara Nomor. 2733/PID.B/2017/PN. Medan tuntutan penggelapan dalam jabatan Pasal 362, 372, 374 dan 378 tentang pemanggilan ketiga saksi ditutup pukul 15:24 WIB oleh majelis hakim dan ditunda hari senin dengan agenda pemanggilan 7 saksi lainnya.

(Laporan dari Medan, MB)

Loading…

Comments

comments

Pos terkait