Walikota Belum Keluarkan Surat PTDH Dua ASN Tersandung Kasus Korupsi 

example banner

MEDANBERITA, SUMUT – Walikota Padangsidimpuan belum keluarkan surat Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap dua dari lima Aparatur Sipil Negara (ASN) Kota Padangsidimpuan yang tersandung kasus korupsi yang telah berkekuatan hukum tetap.

Bacaan Lainnya

“Dua ASN inisial, FSH dan SML yang berdinas di Puskesmas telah berkekuatan hukum tetap sudah diajukan untuk di PTDH, namun Walikota Padangsidimpuan belum mengeluarkan surat terhadap keduanya untuk di PTDH,” kata Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia  (BKSDM) melalui Kepala Bidang (Kabid) Pengadaan dan Pemberhentian, Martua Amin di ruang kerjanya, Senin (09/01/2023).

“Kalau yang dua orang itu, Kapus Sadabuan dan bendaharanya sudah final, udah kita ajukan telansaf nya ke Pak WaliKota tapi belum disetujui,” ucap Martua.

Ia menambahkan, kelima ASN tesebut yang berdinas di wilayah Pemerintahan Kota Padangsidempuan terlibat kasus tindak pidana korupsi masih menerima gaji 50% dari Negara.

Adapun tiga orang lagi yang tersandung kasus korupsi yakni mantan Kadis Kesehatan, SSL dan Bendaharanya berinisial PH, dan Kalaksa BPBD, AS. Ketiganya masih diberlakukan pemberhentihan sementara yang masih menunggu final inkrach dari Pengadilan Negeri.

“Sementara yang tiga itu, belum berkekuatan hukum tetap, karena apabila dari salah satu kedua belah pihak JPU dan terdakwa melakukan banding, Jadi yang tiga ini belum, tapi yang kedua ini udah kita ajukan untuk pemberhentian, tinggal menunggu surat turun dari Wali kota dan mereka masih menerima gaji 50%,” terang Martua.

Diketahui berdasarkan dari petikan putusan Mahkamah Agung (Nomor 2785K/PID.SUS/2022, tanggal 13 Juli 2022), Kasasi dari pada terpidana (FSH) tersebut, ditolak.

(Suheri Medanberita.co.id – Sumut)

Loading…

Comments

comments

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *